Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Golkar DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses air bersih dan penanggulangan banjir.
Hal ini menyusul adanya defisit sekitar 23 persen cakupan wilayah yang belum teraliri air bersih Perumdam Tirta Kencana untuk mencapai target 100 persen pada 2029.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Samarinda Arie Wibowo mendesak Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera menyusun rencana anggaran per tahun untuk menutup kekurangan pasokan air tersebut.
“Masih ada kurang sekitar 23 persen, target itu yang kami minta dari teman-teman Cipta Karya untuk dibuatkan pemetaan anggarannya, agar jelas apa yang dilakukan setahun ini dan tahun-tahun berikutnya,” ujar Arie, Senin, 6 Juli 2026.
Arie yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan penanggulangan banjir merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, sirkulasi keuangan daerah dituntut untuk konsisten berada di jalur prioritas kepentingan publik.
Politisi berlambang pohon beringin ini mewanti-wanti eksekutif agar tidak mendadak menyisipkan program-program fisik berskala besar yang berada di luar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Sebenarnya anggaran itu tinggal masalah keberpihakan kita saja. Program prioritas kota hari ini jelas, yakni penanggulangan banjir dan target 100 persen air bersih untuk perkotaan. Itu yang kita kejar. Jangan sampai ada lagi program-program yang mestinya mercusuar di luar target utama kita ke depan,” terangnya.
Fraksi Golkar berkomitmen memanfaatkan kedalaman keahlian teknis anggotanya di parlemen untuk menguliti setiap pos belanja yang diajukan dinas teknis.
Skema pembiayaan infrastruktur untuk pemenuhan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dipastikan menjadi salah satu menu utama yang akan dikawal ketat dalam pembahasan anggaran mendatang.
Langkah jemput bola dengan mendatangi langsung dinas terkait sengaja diambil demi mengamankan data pembanding yang valid sebelum dibawa ke meja rapat Banggar.
“Tugas fungsi kami di dewan adalah mengawasi agar cita-cita pembangunan ini tetap sama. Kami di Komisi III memiliki latar belakang teknis yang lengkap, mulai dari kontraktor hingga konsultan. Jadi ketika menanyakan progres perencanaan, kami paham betul detailnya,” pungkas Arie.
