Browsing: Diskominfo Kutim

“Kami telah beberapa kali melakukan rapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah membentuk tim khusus untuk mendata nilai tukar petani. Hasil survei ini mencakup sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan di seluruh 18 kecamatan di Kutai Timur,” ungkap Bennie di ruang kerjanya, Rabu (8/11/2023).

“Di tengah krisis global, Kutim tetap aman. Kami mengajak manfaatkan lahan dan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya saat ditemui langsung di ruang kerjanya, Rabu (8/11/2023).

“Kami telah melakukan pengujian di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dan hasilnya sangat menggembirakan. Kebanyakan bahan pangan yang kami uji masih layak untuk dikonsumsi, meskipun ada indikasi kecil penggunaan pestisida,” kata Bennie Hermawan saat wawanvara, Rabu (8/11/2023).

“Satgas Pangan ini bertugas untuk menyusun laporan mengenai pergerakan harga pangan, terutama sekitar 25 bahan pokok, termasuk sembako, yang diawasi oleh kami. Tim enumerator dari DKP aktif di lapangan untuk memantau harga pangan dari konsumen langsung,” ungkap Bennie Hermawan di Kantor DKP Kutim, Rabu (8/11/2023).

“Terkait penghapusan honorer atau TK2D, saya berharap semuanya masuk PPPK,” ucapnya.

“PDAM masih banyak yang dibutuhkan untuk dibangun di masyarakat, makanya kita butuh untuk memberikan penyertaan modal kepada mereka karena beberapa desa dan kecamatan masih belum teraliri air dengan baik,” kata Ardiansyah di Kantor Bupati Kutim, Rabu (8/11/2023).

“Yang jelas angka APBD Kutim kita proyeksikan sekitar Rp9,1 triliun. Mudah-mudahan ini mampu menjawab tantangan pembangunan kita yang masih banyak belum kita selesaikan,” ujarnya saat diwawancarai usai menghadiri Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kutim, Rabu (8/11/2023).

“Estimasi pendapatan daerah yang awalnya sekitar Rp8,5 triliun mengalami penambahan menjadi Rp9,1 triliun,” kata Ardiansyah saat menyampaikan nota penjelasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kutim Tahun 2024 kepada DPRD Kutim dalam Rapat Paripurna ke-10, Rabu (8/11/2023).

“Ketidaksetaraan masih terlihat dalam perwakilan perempuan di lembaga politik. Di DPRD Kutai Timur, hanya 12,5 persen anggota yang merupakan perempuan, padahal target 30 persen,” kata sulastin.

“Misalnya, bagi mereka yang tidak bisa melihat akan ada pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Begitu juga bagi mereka yang tidak dapat mendengar atau berbicara, pelatihan akan berfokus pada kebutuhan mereka masing-masing,” ungkap Sulastin di Kantor Bupati KUtai TImur, Rabu (8/11/2023).