Browsing: Diskominfo Kutim

“Kami berharap ajang ini merupakan pembuktian bahwa PWI Kutim dapat berprestasi. Selamat bertanding berikan hasil yang maksimal dan raih juara,” ungkap Ardiansyah, melalui siaran pers yang dikirimkan PWI Kutim.

“Agar mereka mampu menjalankan seluruh program yang menjadi target pemerintah, terutama dalam memberikan pelayanan KB kepada masyarakat,” ungkap Ronny Bonar pada Kamis (23/11/2023).

“Sebenarnya yang bisa mengatakan stunting dan tidak stunting itu dokter. Stunting itu pasti pendek, tetapi pendek itu belum tentu stunting. Stunting ini akan dideteksi 1.000 hari pertama kelahiran,” jelas Ronny Bonar, Kamis (23/11/2023).

“Salah satu aspek program ini adalah bantuan bibit. Kami berkolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutai Timur serta instansi teknis terkait untuk menyediakan bibit bagi masyarakat transmigran. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hasil pertanian dan ekonomi masyarakat,” ungkap Isriza.

“Dukungan anggaran dari Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memainkan peran besar dalam pengadaan blangko e-KTP ini,” ucap Muhammad Syarif saat ditemui langsung di ruang kerjanya, Senin (20/11/2023).

“TBC ternyata di Kutai Timur kasusnya banyak, makanya itu dikatakan kaya teori gurung es yang terlihat sedikit tetapi ternyata dibawahnya banyak sekali karena itu penyakit menular,” ujar Ardiansyah saat diwawancarai usai menghadiri kegiatan Pengembangan dan Evaluasi Distric Publik Private Mix (DPPM) TBC di Kutai Timur tahun 2023, di Hotel Royal Victoria Sangatta, Kamis (16/11/2023).

“Dalam setiap kegiatan penyuluhan, hubungan antara pengelola dengan manajemen klinik harus ditingkatkan. Hal ini penting agar pengelola program dapat memberikan kepastian yang memadai kepada klinik-klinik swasta untuk dapat lebih aktif dalam pelaporan,” ungkap Siti Robiah saat Pengembangan dan Evaluasi DPPM TBC, di Hotel Royal Victoria, Kamis (16/11/2023).

“Karena penyakitnya hari ini sakit, nanti mungkin meninggalnya 3 sampai 4 tahun ke depan, jadi kadang-kadang kita lengah,” ungkapnya.

“Saya kira teman-teman perangakat desa sudah paham dan mengerti itu, bahwa kita harus netral dan professional dalam mengemban tugasnya. Tapi secara pribadi, juga memiliki hak pilih yang tidak bisa dibatasi,” ujar Tejo.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan kelulusan dan terbitnya persetujuan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi PPPK jabatan fungsional optimalisasi, ditetapkan TMT 1 Oktober 2023,” jelas Misliansyah.