“Raperda ini akan mengatur pasal tentang kesetaraan gender bagi perempuan,” ujar politikus PAN ini di gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).
Browsing: DPRD Kutim
“Dalam raperda itu masih banyak kekurangan terutama harus ditindaklanjuti dengan perbup. Itu perbup satupun belum ada yang dibuat. Jadi, jika perbup belum dibuat, maka Perda tentang Ketenagakerjaan belum bisa dilaksanakan secara maksimal,” ungkap Yan saat ditemui, Kamis (9/11/2023).
“Saya melihat penyerapan anggaran pada September baru mencapai 33 persen. Kita memiliki dana yang besar, namun jika tidak terserap dengan baik, manfaatnya tidak akan dirasakan oleh masyarakat. Meskipun program pemerintah untuk menata Kutai Timur sudah baik, namun penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan keterbatasan dan kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang mungkin belum mampu,” ungkap Yan dalam wawncara langsung di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).
“Pengadaan bus sekolah di Kutai Timur merupakan hal yang berat. Saat ini, kita hanya melihat perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerah ini,” ungkapnya saat wawancara, di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).
“Sampai saat ini, sekolah inklusi di Kutai Timur masih belum terlaksana dengan baik. Sekolah formal hanya melayani siswa dengan kebutuhan khusus secara sangat terbatas dan hal ini disebabkan oleh kendala-kendala baik dari segi sarana dan prasarana maupun kemampuan guru dalam melayani dan mengajar siswa-siswa dengan kebutuhan khusus,” ungkap Yan di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).
“Saya melihat anak-anak muda generasi saat ini mungkin sudah tidak lagi tersentuh oleh makna sejati Hari Pahlawan. Pemikiran kita perlu berubah dan kita harus mengembangkan konsep berjuang melawan kemiskinan, penindasan ekonomi, dan pendidikan sebagai bentuk perjuangan kita saat ini,” ungkap Yan dalam wawancara, Jumat (10/11/2023).
“Selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengangkat Tema Pembangunan “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian”,” kata Ketua Komisi C DPRD Kutim Adi Sutanto di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).
“Pendidikan politik bagi perempuan di Kutai Timur bertujuan untuk meningkatkan wawasan politik mereka. Perempuan harus percaya diri bahwa mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk terlibat dalam politik,” ungkap politikus PAN ini di DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).
“Kami meyakini bahwa pendekatan yang holistik dan berimbang perlu diterapkan dalam menyusun APBD, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ujarnya saat membacakan pandangan umum terhadap RAPBD Kutim 2024, dalam rapat paripurna ke-11 DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023).
“Kami menekankan perlunya membangun sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja anggaran tahunan dan keterkaitan dana dengan hasil yang diharapkan,” ujarnya saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap RAPBD Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2024.