Insitekaltim, Samarinda — Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Tetangga (Probebaya).
Sorotan tersebut disampaikannya dalam forum Diskusi Publik yang diinisiasi Arusbawah dan digelar di Gedung Science Learning Center (SLC) Universitas Mulawarman, Minggu, 15 Februari 2026.
Dalam diskusi tersebut, Buyung menilai keberlanjutan Probebaya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek administrasi, tingkat partisipasi warga, hingga potensi politisasi program di tingkat masyarakat.
Ia menegaskan, Probebaya seharusnya tidak dipahami semata sebagai program pembangunan fisik. Menurutnya, program ini juga perlu mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban, perlindungan sosial, serta aspek kesehatan. Selama ini, pembahasan di tingkat rukun tetangga (RT) dinilai masih terlalu terfokus pada kebutuhan infrastruktur.
“Selama ini masih berputar pada infrastruktur fisik. Memang itu penting, tetapi ada hal lain seperti penyadaran, perlindungan, dan kesehatan yang juga perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Selain itu, Buyung menyoroti tantangan administrasi dan pelaporan keuangan di tingkat RT yang jumlahnya hampir mencapai 2.000 RT. Ia menilai, tata kelola administrasi yang baik menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Buyung juga mengingatkan agar Probebaya tidak dimanfaatkan sebagai alat politik praktis. Meski merupakan kebijakan pemerintah yang lahir dari proses politik, pelaksanaannya harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah warga.
“Jangan sampai ada salah tanggapan dari warga bahwa program ini menjadi alat politik. Program ini harus benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah kota agar tidak sekadar mempertahankan program tersebut, tetapi juga melakukan perbaikan menyeluruh, terutama dalam realisasi anggaran dan pembukaan ruang partisipasi publik yang lebih luas.
Menjelang akhir pernyataannya, Buyung turut menyinggung kondisi efisiensi anggaran daerah serta potensi pengurangan transfer ke daerah yang dapat berdampak pada keberlanjutan program.
Ia menyarankan pemerintah mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan mengurangi belanja yang dinilai kurang prioritas, seperti perjalanan dinas dan biaya rapat.
Diskusi publik tersebut, menurut Buyung, menjadi ruang penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan ke depan.