Insitekaltim, Samarinda – Pembangunan jalan perbatasan menjadi isu pertama yang disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud saat hadir pada Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 29 April 2025.
“Jalan perbatasan kita harus bagus,” buka, sapaan akrabnya di depan Anggota Komisi II DPR.
Jalan perbatasan harus bagus karena
termasuk dalam pemerataan pembangunan. Pasalnya, soal buruknya kondisi jalan di perbatasan hingga saat ini masih menjadi keluhan tentang masyarakat.
Harum mendapat kabar jika Menteri Pertahanan sudah berencana membangun akses jalan di kawasan perbatasan tersebut. Panjangnya sekitar 1.038 km.
“Mengapa ini sangat penting, karena kita akan menghubungkan trans Kalimantan, mulai Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng),” ucapnya.
Lantas mengapa pembangunan akses jalan negara ini sangat penting, sebab kawasan perbatasan merupakan simbol kedaulatan negara. Maka sudah semestinya negara hadir membangun koneksi yang baik di daerah perbatasan negara.
Kalimantan Timur sendiri lanjut politikus Partai Golkar itu memiliki potensi yang luar biasa, ditambah lagi dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tapi 80 tahun merdeka, secara insfratruktur kita belum memadai,” kritik Gubernur Harum.
Gubernur Harum memaparkan kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Kaltim, berada satu tanah dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Perbatasan adalah wajah dan beranda depan Indonesia, maka sepantasnya mendapat sentuhan lebih untuk pembangunan insfratruktur.
Demi meyakinkan paparannya, Gubernur Harum bahkan tak ragu menampilkan video dan foto-foto terkait kondisi buruk insfratruktur jalan di perbatasan Kalimantan Timur.
“Pembangunan jalan perbatasan ini penting juga untuk menghubungkan Kaltim, Kaltara dan Kalteng,” sebut Harum.
Pembangunan jalan perbatasan itu juga akan membuka akses penting dari Kalteng dan Kaltara melalui jalur Kutai Barat (Kubar) menuju Ibu Kota Nusantara.
Lebih dari itu, lanjut Harum, khusus daerah perbatasan wajib dalam kondisi bagus demi memperlancar distribusi barang dan jasa di kawasan perbatasan.
“Termasuk memperlancar pengiriman logistik dan prajurit untuk menjaga wilayah perbatasan kita,” tandasnya.
RDP sendiri mendengarkan penyampaian sejumlah gubernur terkait transfer dana pusat ke daerah, kinerja BUMD dan penataan kepegawaian di daerah.
Sejumlah gubernur yang hadir antara lain Gubernur Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Lampung, NTB, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan DI Yogyakarta.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Hadir juga Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima, Dede Yusuf, Zulfikar Arse Sadikin dan Bahtra Banong. Sedangkan dari Pemprov Kaltim tampak mendampingi Gubernur Harum, Sekda Sri Wahyuni, Plt Asisten Administrasi Umum Deni Sutrisno, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati, Kepala Biro POD Siti Sugianti dan Kepala Biro Perekonomian Iwan Darmawan. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
