Insitekaltim, Samarinda – Harga beras di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur (Kaltim) melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp1,2 juta per karung isi 25 kilogram.
Kenaikan ini terjadi terutama di wilayah terpencil seperti Long Pahangai dan Long Apari yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain beras, harga tabung gas LPG 3 kilogram pun ikut melambung hingga Rp400 ribu per tabung.
Kondisi ini mendorong Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, untuk mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret. Salah satu solusi yang disarankannya adalah subsidi ongkos angkut logistik untuk menekan harga kebutuhan pokok.
“Harga beras dan gas sudah tidak masuk akal. Warga tidak bisa beli karena pengangkutan barang tersendat. Subsidi ongkos angkut harus segera dilakukan,” kata Ekti saat diwawancarai di Samarinda, Sabtu 26 Juli 2025.
Ekti menjelaskan, penyebab utama lonjakan harga adalah kemarau panjang yang mengakibatkan surutnya debit air Sungai Mahakam. Kondisi ini membuat jalur sungai—satu-satunya akses distribusi barang ke Mahulu tidak bisa dilalui secara normal.
“Air sungai surut, batu-batu timbul transportasi dari Long Bagun ke Long Apari jadi terhambat. Distribusi barang terganggu, harga melonjak,” ujarnya.
Menurutnya, kemarau panjang juga membuka peluang bagi sejumlah oknum pedagang untuk menaikkan harga secara sepihak dengan dalih pasokan langka.
“Kondisi ini harusnya jadi perhatian langsung Pemkab Mahulu. Jangan sampai warga makin tertekan,” tegasnya.
Meski jalur darat mulai dibuka, infrastruktur masih jauh dari memadai. Mobil hanya bisa menjangkau Long Lunuk, sedangkan Long Pahangai dan Long Apari tetap sulit dijangkau.
“Dari Tering ke Long Apari jaraknya ratusan kilometer. Jalan belum sempurna. Kalau hanya mengandalkan sungai yang surut, distribusi pasti macet,” tambah Ekti.
DPRD Kaltim mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi, namun menurut Ekti, pemerintah kabupaten tetap yang paling tahu kondisi lapangan.
Ia mendorong DPRD Mahulu untuk segera bergerak menjembatani keluhan warga dan menyusun langkah darurat.
“Entah itu subsidi logistik, bantuan langsung, atau intervensi harga, yang penting segera,” tutupnya.
