Insitekaltim, Samarinda – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025–2029 memasuki fase kritis. Dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur yang digelar pada Senin, 2 Juni 2025, Fraksi Partai Golkar menyampaikan tanggapan resmi atas penjelasan awal Pemerintah Provinsi terkait rancangan tersebut.
Melalui anggota fraksinya, Syarifatul Sya’diah, Golkar mengajukan 13 catatan penting yang menyoroti arah, isi, dan pelaksanaan dokumen perencanaan lima tahunan ini.
Dalam pandangan resminya, Fraksi Golkar menggarisbawahi bahwa RPJMD bukan semata dokumen administratif, melainkan fondasi kebijakan jangka menengah yang menentukan keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Penyusunannya, menurut Golkar, wajib dilakukan secara matang, terukur, dan berpijak pada suara rakyat.
“Kami menyampaikan pandangan kritis yang bertujuan membangun. Fraksi Golkar ingin memastikan bahwa visi dan misi pembangunan daerah ini benar-benar berdampak bagi masyarakat luas,” kata Syarifatul di hadapan forum paripurna tersebut.
Golkar menyatakan apresiasi atas kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun dokumen RPJMD, yang dinilai telah mengikuti prosedur hukum dan menunjukkan keterpaduan antara kepentingan daerah dan agenda nasional.
Visi Kaltim Emas yang diusung gubernur dan wakil gubernur dianggap selaras dengan delapan prioritas nasional, terutama dalam membangun sumber daya manusia unggul dan memperkuat prinsip pembangunan hijau. Sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Golkar menilai Kaltim memiliki tanggung jawab besar dalam memainkan peran sebagai episentrum pertumbuhan yang baru dan berkelanjutan.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Golkar menyoroti sejumlah isu krusial yang mesti menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan RPJMD ke depan. Di bidang pendidikan, mereka menyatakan dukungan terhadap Program Gratispol, pendidikan gratis dari pemerintah daerah, tetapi mengingatkan pentingnya prinsip keadilan sosial dalam pelaksanaannya.
Validasi data penerima bantuan pendidikan dianggap mutlak agar bantuan tak jatuh pada sasaran yang keliru.
Revitalisasi Sungai Mahakam juga masuk dalam daftar perhatian. Golkar mendesak agar pengelolaan daerah aliran sungai ini tidak hanya berbasis lingkungan, melainkan juga memperhatikan nilai ekonomi strategis yang dikandungnya. Regulasi yang kuat, kata mereka, menjadi fondasi agar proyek lintas sektor ini berjalan efektif.
Sementara itu, Fraksi Golkar menganggap sektor kebudayaan belum menunjukkan kinerja optimal. Mereka mengusulkan pemisahan urusan kebudayaan dari dinas pendidikan.
Menurut Golkar, kebudayaan memerlukan perhatian khusus agar pelestariannya bisa dilakukan secara lebih sistematis dan profesional melalui dinas tersendiri.
Olahraga juga menjadi sorotan. Kemerosotan prestasi atlet Kaltim di tingkat nasional dinilai sebagai dampak dari absennya sistem pembinaan berjenjang. Oleh karena itu, Fraksi Golkar mengusulkan pembentukan skema pembinaan terpadu sejak usia dini, disertai penyelenggaraan kompetisi lokal secara berkala untuk menjaring bakat.
Terkait infrastruktur, Golkar menyampaikan kritik tajam atas kondisi jalan provinsi yang banyak mengalami kerusakan, khususnya di wilayah pelosok dan perbatasan. Mereka mendesak alokasi anggaran jangka menengah yang lebih berpihak pada wilayah-wilayah terisolasi untuk membuka konektivitas dan mempercepat mobilitas masyarakat serta barang.
Masalah banjir juga tak luput dari sorotan. Menyikapi kian meluasnya dampak banjir di sejumlah kawasan, Golkar mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim merancang pendekatan penanganan yang terintegrasi antarwilayah. Pengelolaan tata ruang, alih fungsi lahan, dan sistem drainase menjadi aspek yang harus ditangani secara lintas kabupaten/kota.
Dalam bidang lingkungan hidup, Golkar meminta agar pemerintah lebih serius dalam memperbaiki indeks kualitas lingkungan. Mereka menyarankan pendekatan edukatif, peningkatan pengawasan terhadap industri, serta pelibatan komunitas lokal dalam upaya pelestarian lingkungan.
Masalah pangan juga masuk dalam sorotan strategis. Golkar mencatat adanya tren penurunan produksi beras sejak 2020. Fraksi ini mengusulkan program swasembada pangan berbasis pemanfaatan lahan tidur, penguatan teknologi pertanian, dan insentif khusus bagi generasi muda untuk tertarik kembali ke sektor pertanian.
Kapasitas fiskal daerah pun menjadi perhatian. Golkar menilai bahwa untuk membiayai program-program ambisius dalam RPJMD, pemerintah harus menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Strateginya mencakup inovasi kebijakan fiskal, optimalisasi potensi pendapatan, dan kemitraan strategis dengan sektor swasta maupun pemerintah pusat.
Lebih jauh, Fraksi Golkar menyerukan pentingnya membangun sinergi dengan provinsi-provinsi lain yang lebih dahulu berhasil dalam pengembangan sektor unggulan seperti pendidikan, pertanian, dan industri. Kolaborasi ini diyakini akan mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan, sekaligus membuka peluang kerja sama lintas daerah yang lebih konkret.
Sebagai penutup, Golkar menyoroti aspek waktu dalam pembahasan RPJMD. Mereka meminta agar prosesnya diselesaikan tanpa penundaan agar perangkat daerah bisa segera menyusun rencana kerja tahunan 2025.
Syarifatul menegaskan bahwa tanpa perencanaan yang berkualitas serta keterlibatan semua pemangku kepentingan, upaya mewujudkan cita-cita besar pembangunan Kalimantan Timur akan menghadapi kesulitan.