Insitekaltim, Samarinda – Kekurangan ruang belajar (rombel) di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H Baba, menilai kondisi ini mendesak diatasi dengan penambahan fasilitas dan pembangunan sekolah baru agar seluruh siswa memiliki kesempatan setara untuk mengakses pendidikan berkualitas.
H Baba menyebut pembangunan sarana pendidikan tambahan bukan lagi sekadar rencana, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah lulusan jenjang sebelumnya.
“Setiap tahun ajaran baru, Balikpapan selalu dihadapkan pada masalah daya tampung. Ini jelas membutuhkan langkah nyata, salah satunya membangun sekolah baru atau menambah rombel di sekolah yang sudah ada,” ujar H Baba saat ditemui pada Rabu, 11 Juni 2025.
Ia mendukung rencana pemerintah daerah yang akan membangun satu sekolah menengah atas (SMA) baru serta mengembangkan fasilitas di SMK Negeri 5 Balikpapan. Menurutnya, SMK Negeri 5 memiliki potensi besar karena lahan seluas 16 hektare yang bisa dimanfaatkan untuk perluasan ruang belajar sekaligus membuka opsi pendirian unit sekolah baru (USB).
“SMK Negeri 5 punya lahan luas. Ini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk menambah jumlah rombel, tapi juga membuka sekolah baru yang akan membantu menampung siswa yang belum tertampung,” katanya.
H Baba juga mengungkapkan, aturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang membatasi maksimal 36 siswa per kelas di SMA dan SMK memang baik untuk menjaga mutu pembelajaran. Namun, aturan tersebut menimbulkan tantangan di kota-kota besar seperti Balikpapan yang setiap tahun selalu mengalami kelebihan pendaftar.
“Aturan 36 siswa per kelas dibuat agar proses belajar mengajar lebih efektif, tapi kita juga harus siapkan infrastruktur yang memadai supaya tidak ada siswa yang tertinggal,” sebutnya.
Selain menambah ruang kelas, H Baba mendorong pemerintah daerah agar membangun unit sekolah baru di kawasan strategis. Menurutnya, pembangunan USB di daerah permukiman padat dan wilayah berkembang akan membantu pemerataan akses pendidikan dan mengurangi tekanan di sekolah negeri yang sudah penuh.
Ia melihat ketimpangan akses pendidikan yang terjadi selama ini harus segera diatasi. Banyak orang tua yang terpaksa mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta atau sekolah di luar zona karena tidak tertampung di sekolah negeri terdekat.
“Jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah hanya karena keterbatasan rombel. Kita harus memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk pendidikan yang layak,” lanjut H Baba.
Tanggung jawab penyediaan akses pendidikan yang merata adalah tugas bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia masa depan sangat ditentukan oleh kebijakan dan tindakan hari ini.
“Saya harap pembangunan sekolah baru ini bisa segera direalisasikan, agar setiap siswa punya peluang yang sama. Ini investasi jangka panjang untuk daerah,” tutup H Baba.