Insitekaltim, Mahulu – Pemerintah pusat berencana mengganti jembatan Bailey di jalur pedalaman Kutai Barat (Kubar) hingga Mahakam Ulu (Mahulu) dengan jembatan permanen.
Langkah ini diharapkan memperkuat konektivitas wilayah hulu Kaltim yang selama ini masih bergantung pada konstruksi bersifat sementara.
Rencana tersebut mengemuka saat kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Kaltim ke wilayah Kubar–Mahulu. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim AM Fitra Firnanda melaporkan, kondisi jembatan Bailey yang tersebar di jalur tersebut kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Di sepanjang ruas Tering–Ujoh Bilang terdapat belasan jembatan Bailey. Jika dihitung hingga Long Apari dan Long Pahangai, jumlahnya mencapai sekitar 40 unit. Seluruh jembatan itu selama ini menopang mobilitas warga, distribusi logistik, serta pengangkutan hasil perkebunan dan pertanian.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur di wilayah pedalaman menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, konektivitas yang baik merupakan kunci pemerataan pembangunan.
“Kita akan terus berjuang agar semua wilayah di Kaltim bisa terhubung dengan konektivitas yang baik,” kata Rudy Mas’ud saat kunjungan ke Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat, awal Januari lalu.
Ia menambahkan, akses darat di wilayah hulu bukan sekadar sarana transportasi, melainkan jalur ekonomi yang menentukan kelancaran pergerakan barang dan orang. Selama ini, keterbatasan jembatan kerap menyebabkan perjalanan memakan waktu lebih lama, terutama saat dilalui kendaraan berat atau ketika debit sungai meningkat.
Dengan pembangunan jembatan permanen, diharapkan konektivitas antarwilayah semakin stabil. Distribusi kebutuhan pokok dan hasil tani dapat berlangsung lebih lancar, sementara biaya logistik dapat ditekan.
Sementara itu, jembatan Bailey yang digantikan tidak akan dihapuskan. Aset tersebut akan dikembalikan ke Pemprov Kaltim untuk dimanfaatkan di lokasi lain yang masih membutuhkan akses darurat, salah satunya jalur Bongan di Kutai Barat menuju Sotek di Penajam Paser Utara.
Upaya penggantian jembatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur dasar di pedalaman. Bagi masyarakat Kubar dan Mahulu, jembatan permanen bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga kepastian akses yang telah lama dinantikan.
