Insitekaltim, Samarinda – Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Kaltim-Kaltara Ahsan Putra Pradana, menyayangkan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tidak hadir dalam seminar pembangunan bertajuk “Arah Pembangunan Kaltim : Integrasi Kebijakan Arah Pembangunan Kaltim dan Pengelolaan SDA untuk Kaltim Emas” digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kaltim-Kaltara.
Dikatakan, absennya unsur pemerintah provinsi dalam forum tersebut. Bertolak belakang dengan ajakan dialog, yang sebelumnya kerap disampaikan gubernur kepada mahasiswa dan masyarakat sipil.
“Patut disayangkan. Kemarin waktu aksi beliau selalu menggaungkan ayo kita dialog. Ayo kita duduk bersama membicarakan kondisi Kaltim dan mencari solusi bersama,” ujarnya usai seminar di Ruhuy Rahayu Kantor Guberur Kaltim, Selasa, 12 Mei 2026.
Dikatakan, forum seminar sengaja dibuat sebagai ruang diskusi dan komunikasi dua arah. Antara mahasiswa dan pemerintah daerah, untuk membahas arah pembangunan Kalimantan Timur ke depan.
“Nah ini kita bikin ruang, kita bikin panggung diskursus dan komunikasi dua arah. Tapi bahkan tidak ada perwakilan dari Pemprov yang hadir,” katanya.
Ahsan mengaku kecewa, lantaran seminar tersebut justru menjadi momentum yang tepat untuk mendiskusikan berbagai persoalan pembangunan daerah secara terbuka dan konstruktif.
Menurutnya, jika gubernur berhalangan hadir, setidaknya pemerintah provinsi dapat mengirimkan wakil gubernur, sekretaris daerah, atau kepala Bappeda sebagai representasi pemerintah daerah.
“Kalau tidak ada gubernur, minimal wakil gubernur. Kalau tidak ada wakil gubernur, harusnya Sekda. Kalau Sekda tidak ada, minimal kepala Bappeda,” tegasnya.
Ia menilai, ketiga unsur tersebut memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.
“Sekda itu TAPD, dia yang membahas anggaran. Perencanaannya ada di Bappeda. Harusnya minimal satu dari tiga unsur itu hadir,” katanya.
Dalam seminar tersebut, Badko HMI Kaltim-Kaltara juga menyoroti arah pembangunan Kalimantan Timur. yang dinilai tidak boleh hanya bertumpu pada sektor ekstraktif dan pembangunan infrastruktur semata.
Ahsan menegaskan, pembangunan daerah perlu lebih fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Perspektif pembangunan jangan melulu soal infrastruktur. Ada hal yang harus menjadi perhatian lebih pemerintah provinsi hari ini, yaitu sumber daya manusianya,” ujarnya.
Ia menyebut ,daerah yang kuat dan maju adalah daerah yang mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.
“Daerah yang berhasil itu daerah yang mampu menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik bahkan di atas standar,” lanjutnya.
Selain itu, seminar tersebut juga bertujuan mengkaji keselarasan program pemerintah dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD.
Ditegaskan, hasil diskusi dalam seminar nantinya akan dibawa dan dikawal bersama DPRD Kalimantan Timur agar program pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kita harus membedah RPJMD dan RKPD-nya. Jangan sampai visi misi hanya jadi dongeng saja,” pungkasnya.
