Penulis: Nur Ajijah

“Semoga dengan tanam tumbuh bisa dibayarkan, tapi dengan ada komunikasi yang baik, karena kita ingin musyawarah untuk menghasilkan mufakat,” ucap Fitri saat diwawancarai langsung, di gedung GSG Kutim, Kamis (2/11/2023).

“Pendidikan politik bagi perempuan di Kutai Timur bertujuan untuk meningkatkan wawasan politik mereka. Perempuan harus percaya diri bahwa mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk terlibat dalam politik,” ungkap Asti Mazar saat diwawancarai langsung usai menghadiri sosiallisasi pendidikan politik untuk perempuan di Kutim. Kamis (2/11/2023).

“Di internal partai pun pasti kita bersaing secara politik, makanya target suara harus sebanyak-banyaknya dan partai pemenangnya harus Golkar,” ucap Asti Mazar sat diwawancarai langsung, Kamis (2/11/2023).

“Kegiatan ini salah satu aspirasi saya dari kaum perempuan yang menginginkan kegiatan terkait tentang peningkatan SDM khususnya untuk perempuan di kutai timur,” ucapnya saat memberi sambutan, di Gedung Serba Guna Kutim, Kamis (2/10/2023).

“Ini masalah kepengawasan juga masalah pemerintah dalam melaksanakan perlindungan kepada tenaga kerja lokal,” ucapnya saat dihubungi via telepon, Rabu (1/11/2023).

“Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang umum dilaporkan, namun banyak korban yang masih merasa takut untuk melaporkan karena khawatir suami mereka akan dipenjara dan tidak lagi dapat mencari nafkah,” ucapnya, Selasa (31/10/2023).

“Sistem informasi ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencatatan, pelaporan dan pengintegrasian data perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus dan masalah lainnya bagi UPTD PPA dan penyelenggara layanan PPA,” paparnya saat ditemui langsung di ruang kerjanya, Selasa (31/10/2023).

Insitekaltim,Sangatta – Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, berhasil menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Perempuan setelah hampir sembilan bulan proses. Peraturan ini adalah hasil inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutai Timur Adji Farmila Rachmi mengungkapkan meskipun perda tersebut telah disosialisasikan. Dimana sosialisasi dilaksanakan di lingkungan organisasi perempuan dan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), belum mencapai tingkat kecamatan. “Perda Perempuan ini adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Dengan memberikan perhatian, konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai…

“Saya rasa permainan domino merupakan kegiatan positif di tengah warga sekitar,” ungkapnya, Senin (30/10/2023).

“Karena pada dasarnya pendidikan mengantar perkembangan anak agar mereka siap pada saatnya nanti. Mereka siap secara kemandirianya, kejiwaannya serta kemampuannya berinteraksi di masyarakat dengan baik,” ucapnya saat membuka kegiatan Pesta Seni IX SMPN 1 Sangatta Utara, Senin (30/10/2023).