Penulis: Nur Ajijah

“Iya, tentunya demi mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di Kutim yang melimpah, hilirisasi harus segera dilakukan. Mengingat di Kaltim, batubara yang dihasilkan selama ini lebih banyak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah atau material,” ujar Joni saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/11/2023).

“Saat ini, kita telah mencapai 90 persen dari target yang ditetapkan. Satu-satunya aspek yang masih saya perjuangkan adalah perumahan layak huni,” ungkap Bupati Ardiansyah, saat diwawancarai usai rapat paripurna ke-10 agenda penyampaian nota penjelasan kepala daerah mengenai Rancangan APBD Kabupaten Kutim Tahun 2024 di Gedung DPRD Kutim, Rabu (8/11/2023).

“Semangat pahlawan harus menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama generasi muda. Semangat mereka harus menjadi motivasi untuk kita terus berkarya dan membangun bangsa,” kata Joni kepada media ini, Jumat (10/11/2023).

“Saya kira jika itu merupakan keinginan dan kebutuhan masyarakat kita, kenapa tidak? Dengan anggaran sebanyak ini, itu tidak boleh menjadi hambatan,” ujar Yan dengan tegas, Kamis (9/11/2023)

“Kita dukung kenaikan honor 50 persen bagi tenaga pendidikan. Ada aturan yang menyebutkan 30 persen dari anggaran kita untuk honor itu,” ucap Yan saat di wawancarai di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023)

“Terkait dengan PPPK, kalau kita lihat tentang PPPK itu sudah berjalan dengan baik. Yang tidak baiknya adalah di Kutim, tidak semua sekolah mendapatkan kesempatan untuk membuka penerimaan PPPK, sehingga guru TK2D berduyun-duyun mendaftar di sekolah-sekolah yang membuka kuotanya,” paparnya saat ditemui langsung, Kamis (9/11/2023).

“Pemerintah telah banyak merencanakan untuk menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Kita perlu bekerja sama untuk menyelesaikan hambatan ini, apa pun itu,” ujar Yan dengan tegas, Kamis (9/11/2023).

“Dalam informasi terakhir, tendernya dibatalkan. Sampai sekarang jembatan Telen belum mengalami pergerakan sama sekali. Informasi tentang tender ulang pun belum ada,” ungkap Yan saat ditemui, Kamis (9/11/2023).

“Kalau saya lihat dengan naiknya APBD, pastilah itu naik. Toh kita sudah mengunci di 20 persen. Kalau APBD naik, ya otomatis anggaran untuk pendidikan juga naik,” ungkapnya dengan tegas saat diwawancarai, Kamis (9/11/2023).

“Ketika seseorang datang ke Kutai Timur dan wajib memiliki KTP Kutai Timur setelah setahun, kita anggap sebagai orang pribumi. Namun, hal ini perlu ditinjau kembali untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap status keaslian tenaga kerja lokal,” ujar Yan saat diwawancarai langsung, Kamis (9/11/2023).