Insitekaltim, Samarinda – Program pendidikan gratis yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan tajuk Gratispol mendapat sambutan positif dari DPRD setempat. Namun, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nurhadi Saputra mengingatkan bahwa euforia program tersebut perlu diimbangi dengan kejelasan teknis serta penguatan dasar hukum agar tidak menimbulkan kebingungan publik. Ia mengingatkan bahwa euforia terhadap program ini perlu diimbangi dengan kejelasan teknis pelaksanaan serta penguatan dasar hukum yang mengatur pelaksanaannya. Hal ini, menurutnya penting agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama terkait mekanisme pendaftaran, pembiayaan, dan sasaran penerima manfaat. Selain itu, Nurhadi juga menyoroti bahwa sejumlah anggota dewan yang saat ini…
Penulis: Martinus
Insitekaltim, Samarinda- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Baharuddin Demmu melayangkan desakan tegas kepada pimpinan DPRD Kaltim agar segera memfasilitasi pertemuan lintas sektor guna mencari solusi atas persoalan lama yang mencuat kembali dalam pembangunan Bendungan Marangkayu. Meski proyek tersebut hampir rampung, konflik terkait ganti rugi lahan belum kunjung terselesaikan setelah berjalan hampir dua dekade. Dalam rapat paripurna DPRD Kaltim dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, Senin, 2 Juni 2025, Baharuddin menginterupsi jalannya sidang untuk menyampaikan keluhan warga Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara. “18 tahun rakyat sebagian belum dibayar tanahnya sehingga masyarakat melakukan aksi demo, baik di Kantor Camat Marangkayu maupun di lokasi…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono menegaskan pentingnya akurasi dan validasi data dalam pelaksanaan program beasiswa gratis yang tengah digencarkan oleh pemerintah provinsi. Ia menilai, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, melainkan pada sistem pendataan yang akurat dan menyeluruh. Sapto mengkritisi kelemahan mendasar yang selama ini terjadi dalam mekanisme pendataan penerima beasiswa. Menurutnya, banyak kekeliruan yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran bahkan membuka celah penyalahgunaan. “Maka data akurasi itu berartikan tidak akurat. Iya kan. Bagaimana dia mengambil database dari NIK. Kalau misalkan orang tuanya dia, siapa yang mengatakan bahwa orang tuanya tidak mampu,…
Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) didesak untuk mengambil langkah konkret dalam merumuskan kebijakan mitigasi bencana alam secara menyeluruh dan terstruktur. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menekankan pentingnya kesepakatan lintas sektor dan wilayah guna menyusun cetak biru atau blue print penanganan bencana dari hulu ke hilir. Menurut Sapto, selama ini belum ada panduan komprehensif yang bisa dijadikan acuan tetap dalam merespons bencana secara sistematis. Ia memandang perlu ada sinergi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, agar penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif dan sektoral. “Artinya penyebabnya apa, akar permasalahannya apa, kemudian…
Insitekaltim, Samarinda – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025–2029 memasuki fase kritis. Dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur yang digelar pada Senin, 2 Juni 2025, Fraksi Partai Golkar menyampaikan tanggapan resmi atas penjelasan awal Pemerintah Provinsi terkait rancangan tersebut. Melalui anggota fraksinya, Syarifatul Sya’diah, Golkar mengajukan 13 catatan penting yang menyoroti arah, isi, dan pelaksanaan dokumen perencanaan lima tahunan ini. Dalam pandangan resminya, Fraksi Golkar menggarisbawahi bahwa RPJMD bukan semata dokumen administratif, melainkan fondasi kebijakan jangka menengah yang menentukan keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penyusunannya, menurut Golkar, wajib dilakukan secara matang, terukur, dan berpijak pada suara…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Syarifatul Sya’diah menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Ia menilai, langkah ini bersifat mendesak dan strategis, terutama dalam menyongsong transformasi Kalimantan Timur sebagai Superhub Nusantara, seiring bergulirnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah tersebut. Dalam pandangan politisi Partai Golkar itu, arah pembangunan di Kalimantan Timur ke depan tidak bisa lagi bersifat sektoral dan sporadis. Kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, menurutnya, perlu dirumuskan dengan kerangka yang menjawab tantangan nyata, terutama…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan kembali mengingatkan pemerintah agar tidak menunda-nunda pemenuhan infrastruktur dasar di wilayah Sangkulirang Seberang, Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, wilayah yang meliputi desa-desa seperti Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, hingga Sandaran ini sudah terlalu lama berada dalam bayang-bayang keterisolasian layanan publik, terutama terkait listrik dan infrastruktur jalan. Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan tersebut sejatinya telah digaungkan sejak masa kampanye oleh sejumlah tokoh, termasuk para gubernur Kaltim dan beberapa anggota DPR RI. Namun, hingga kini, janji-janji tersebut belum terwujud secara konkret di lapangan. “Pertama, nah ini yang penting…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mendesak agar pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda terus ditingkatkan. Dorongan itu ia suarakan demi mewujudkan berbagai perbaikan di sektor infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih memadai. “Kita butuh dana yang banyak untuk memperbaiki tata kota kita dan memperbaiki infrastruktur kota kita,” ujar Afif kepada awak media, Rabu, 28 Mei 2025. Afif menilai, ketersediaan anggaran yang kuat merupakan kunci untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar di Kota Tepian itu. Salah satu yang disorotinya adalah soal air bersih, yang hingga kini masih menjadi keluhan utama…
Insitekaltim, Samarinda – Masalah banjir yang terus membayangi kehidupan warga Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda kembali mendapat sorotan kalangan legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Afif Rayhan Harun menyatakan bahwa penanganan banjir tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Ia menegaskan perlu sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda dalam mencari solusi jangka panjang. “Masalah banjir ini harus selesai. Masalah banjir ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak,” ujar Afif saat ditemui pada Rabu, 28 Mei 2025. Pernyataan Afif menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi lingkungan dan tata kelola infrastruktur kota…
Insitekaltim, Samarinda – Keberadaan Mal Lembuswana di jantung Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius wakil rakyat di Kalimantan Timur. Pengelolaan lahan milik pemerintah provinsi yang digunakan oleh mal tersebut dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. Komisi II DPRD Kaltim bahkan merekomendasikan agar kerja sama pemanfaatan lahan dengan pihak pengelola tidak lagi diperpanjang, mengingat urgensi penataan aset daerah yang lebih efektif dan berdaya guna. Dalam pernyataannya, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle menekankan bahwa saran ini diambil demi kepentingan pengelolaan aset daerah yang lebih transparan dan menguntungkan masyarakat. “Kami di Komisi II merekomendasikan untuk tidak diperpanjang,” tegas Sabaruddin, Rabu, 28 Mei 2025.…