Insitekaltim, Samarinda -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum sebagai fondasi utama dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud dalam acara Ramah Tamah dan Temu Kenal Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang baru, Supardi, di Pendopo Odah Etam, Samarinda, pada Rabu, 23 Juli 2025. Momentum ini sekaligus menandai serah terima jabatan dari Kepala Kejati Kaltim sebelumnya, Iman Wijaya, kepada Supardi. Acara tersebut bukan hanya sebuah seremoni formal, tetapi juga sarana strategis untuk mempererat sinergi antar-lembaga di tingkat provinsi yang…
Penulis: Martinus
Insitekaltim, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur dan Universitas Mulawarman (Unmul) menyepakati kerja sama kelembagaan dalam upaya mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah, partisipatif, dan berbasis pada hasil kajian ilmiah. Kesepahaman itu ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua institusi yang berlangsung di Balikpapan, Kamis, 25 Juli 2025. Kemitraan ini dimaknai sebagai langkah strategis dalam membuka ruang kolaborasi antara kalangan legislatif dan institusi pendidikan tinggi, dengan tujuan memperkuat perumusan kebijakan publik melalui pendekatan akademis. Momentum tersebut sekaligus menjadi penanda awal dari hubungan sinergis yang diharapkan berlangsung secara berkelanjutan dan produktif. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ekti Imanuel dalam kesempatan itu…
Insitekaltim, Kukar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 26 Juli 2025, di Tree Al, Mangkuraja, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam forum yang menghadirkan beragam unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, kelompok perempuan, pemuda, hingga warga setempat, Baharuddin menjelaskan bahwa Peraturan Daerah ini tidak sekadar menjadi produk hukum formal. Ia memaknainya sebagai langkah strategis untuk menciptakan kesetaraan dalam seluruh aspek pembangunan di daerah, yang selama ini kerap terabaikan. “Pengarusutamaan gender bukan tentang mengunggulkan…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah menegaskan pentingnya menjadikan perlindungan anak sebagai dasar utama dalam perencanaan pembangunan di wilayah ini. Pernyataan tersebut disampaikan Agusriansyah Ridwan sebagai tanggapan atas peringatan Hari Perlindungan Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. Agusriansyah menilai sampai saat ini belum ada pijakan yang kuat menjadikan perlindungan anak sebagai fondasi dalam pembangunan di Kalimantan Timur. Menurutnya, seluruh kebijakan dan program pembangunan harus diarahkan untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. “Apapun pembangunan yang dibangun di Kalimantan Timur ini tujuannya dalam rangka melindungi anak-anak Kalimantan Timur,” ujarnya, Jumat, 25 Juli 2025. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini…
Insitekaltim, Samarinda -Anggota DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan menyebutkan bahwa penerapan program bantuan pendidikan seperti Gratispol dan Jospol harus dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dimensi hukum, politik, serta potensi implikasi sosial jangka panjang. Ia mengingatkan, semangat afirmatif semata tidak cukup menjamin keberlanjutan suatu program apabila tidak didukung oleh struktur kebijakan yang kokoh. “Jadi di dalam konsepnya itu dipastikan agar dapat terpenuhi, termasuk langkah apa yang kita penuhi selain Pergub,” ujar Agusriansyah dalam rapat finalisasi RPJMD pada Jumat, 25 Juli 2025. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera itu menekankan bahwa program pendidikan yang menggunakan dana publik wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dalam setiap…
Insitekaltim, Samarinda -Anggota DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan menegaskan perlunya penanganan yang serius terhadap bencana banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Berau dan Kutai Timur. Menurutnya, persoalan banjir telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan dan harus segera dimasukkan ke dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan terukur. Agusriansyah menyatakan bahwa bencana banjir tidak lagi bisa dianggap sebagai kejadian musiman biasa. Ia mencontohkan kondisi terkini di Kabupaten Berau yang dilanda banjir cukup parah hingga menyebabkan sejumlah rumah warga hanyut terbawa arus sungai. Situasi serupa juga terjadi di Sangatta, Kutai Timur, yang menurutnya sudah sangat rentan…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan menegaskan pentingnya kejelasan arah pembangunan wilayah dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Hal ini terutama menyangkut potensi pembentukan daerah otonomi baru yang dinilai dapat mempercepat pelayanan publik dan memperluas pemerataan pembangunan. Ia menyoroti belum terakomodasinya secara konkret rencana pemekaran sejumlah wilayah strategis dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menilai, pengabaian terhadap wacana pemekaran ini berpotensi memperlebar ketimpangan pelayanan dasar antarwilayah. Salah satu kawasan yang menjadi fokus perhatian Agusriansyah adalah Sangkulirang Seberang, sebuah wilayah yang berada di bagian timur Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, kawasan ini memiliki karakteristik sosial, kultural,…
Insitekaltim, Samarinda – Ketidakterpaduan antara program pengelolaan dan pemantauan lingkungan (PPM) dan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) kembali menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 25 Juli 2025. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Agusriansyah Ridwan menyatakan bahwa pelaksanaan dua program tersebut masih berjalan sendiri-sendiri, tanpa keterpaduan dalam aspek perencanaan maupun pelaporan. Ia menilai, ketidaksinkronan itu menyebabkan kontribusi sosial perusahaan di daerah tidak terarah dan kerap menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya di lapangan. “PPM dan TJSL harus dipisah agar output dan outcome…
Insitekaltim, Samarinda – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah menegaskan bahwa kejelasan batas wilayah menjadi isu fundamental dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi. Penegasan itu disampaikan usai pertemuan konsultatif antara DPRD Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung di Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025. Menurutnya, pertemuan tersebut bukan semata agenda formal kelembagaan, tetapi justru menjadi titik krusial untuk menyelesaikan akar persoalan yang selama ini menghambat konsolidasi kewilayahan di Kalimantan Timur. Ia menyebut bahwa batas wilayah bukan sekadar garis administratif, melainkan fondasi utama dalam merancang arah pembangunan…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Sarkowi V Zahry menyoroti tantangan implementasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Meskipun sejumlah perusahaan tambang di Kalimantan Timur telah berhasil meraih predikat Proper emas, konflik sosial dengan masyarakat di sekitar area tambang terus bermunculan dan menjadi catatan kritis dalam forum evaluasi. Sorotan itu mencuat dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta enam perusahaan tambang besar, yang berlangsung di Ballroom Platinum Hotel dan Convention Hall…