Penulis: Martinus

Bagikan :

Insitekaltim,Tangerang- Tahun 2022 banyak menorehkan sejarah, dinamika situasi dan kondisi dihadapi Kemenkumham dengan sebaik-baiknya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan tahun 2022 merupakan masa pemulihan dan transisi. Pemulihan dari pandemi menuju endemi, serta transisi dari work from home (WFH) menjadi work from office (WFO) secara penuh. Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 pun menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional. “Alhamdulillah, Puji Tuhan Kemenkumham berhasil menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kemenkumham, sehingga yang terdampak Covid-19 berada di bawah 1 persen pada tahun 2022 ini,” kata Yasonna dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 Kemenkumham. Tak hanya itu,…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim,Samarinda – Holding zone atau usul perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi area penggunaan lain (APL) mendapat penolakan dewan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2022-2042. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda RTRW Kaltim 2022/2042 DPRD Kaltim Baharuddin Demmu pada kegiatan uji publik di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Senin (12/12/2022) menyatakan pansus memberikan sikap tidak setuju atas usulan perubahan tersebut. “Ya, dari kami tidak setuju perubahan status kawasan HGU dari semula kawasan hutan menjadi APL,” ungkap politisi PAN itu. Ketua Komisi I DPRD Kaltim itu juga menerangkan, apabila terjadi…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim,Kukar – Muhammad Hasbi, Koordinator Aliansi Angkutan Sopir Truk Kutai Kartanegara menyebutkan praktik mafia solar masih berkeliaran, seperti terlihat antara lain terjadi di SPBU Jalan Soekarno Hatta. Dia melihat mobil-mobil pengetap solar memanfaatkan pembelian dengan volume solar yang sangat besar. Menurutnya praktik curang stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) diduga masih terjadi di Kaltim. Salah satunya diduga terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Masyarakat menduga masih ada SPBU yang tidak taat terhadap kebijakan pemerintah. Faktanya masyarakat banyak menemui fuel card justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Caranya dengan memakai fuel card yang tidak sesuai dengan nomor kendaraan saat…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim,Jakarta – KPK memberikan penghargaan kepada PAKSI, API dan Asesor Kompetensi yang telah menunjukkan gerakan kreatif, aktif, dan penuh inspiratif, sehingga menginspirasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Apresiasi penghargaan kepada PAKSI dan API ditetapkan melalui serangkaian penilaian, salah satunya aktivitas sosialisasi antikorupsi selama tahun 2022 yang dilaporkan melalui laman Aksesku Interaksi. Dari kategori PAKSI terinspiratif tahun 2022, para penerima penghargaan adalah, Suharsi dari Komunitas Penyuluh Antikorupsi Jawa Tengah (Kompak Jateng), Evi Syaefini Shaleha dari Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (PAK KBJB) dan Asriana Issa Sofia dari Universitas Paramadina. Kemudian kategori PAKSI terkreatif tahun 2022, diterima oleh Juliasih Hizbar dari SD Gagas…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Apel Besar Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (TAPAKSIAPI) 2022 di Gedung Merah Putih, Jakarta (10/12/2022). Ketua KPK Firli Bahuri bertindak sebagai pembina apel. Sementara bertugas sebagai pemimpin apel, Pegawai KPK sekaligus anggota PAKSI (Penyuluh Antikorupsi) Suci Raharjo. Dalam amanatnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota PAKSI dan API (Ahli Pembangun Integritas) yang telah bekerja keras memberikan penyuluhan antikorupsi kepada masyarakat Indonesia. Pertemuan ini merupakan aksi positif yang dikemas di dalam tema ‘Bhinneka Tunggal Aksi’. “Tema ini karena menyadari, kita tersebar dari Sabang sampai Merauke, mendiami…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim,Jakarta- Dalam Pasal 8 UU Pers sudah sangat jelas diatur, dalam menjalankan tugasnya wartawan dilindungi hukum. “Dengan begitu KUHP sama sekali tak dapat dan tak boleh atau dilarang menyentuh kegiatan pers. Seandainya, kelak ada kegiatan pers yang sampai dikenakan pidana melalui pasal-pasal KUHP, di mata Wina berarti itu berupakan kejahatan terhadap peras. ”Itu termasuk kriminalisasi terhadap pers,” tuturnya, Jumat(9/12/2022). Wina berpendapat, pers hanya akan tumbuh sehat dalam lingkungan masyarakat dan bangsa yang demokratis, sedangkan sebagian dari pasal KUHP baru jelas bertentangan dengan alam demokrasi. Wina memberi contoh, ketentuan KUHP mengenai penghinaan terhadap lembaga-lembaga negara, memberi hak kepada negara untuk menghukum…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim,Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melaksanakan rapat koordinasi Dilkumjakpol Wilayah Kaltim tahun 2022 dengan tema “Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltimtara, Sofyan menyampaikan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menguatkan peran koordinasi dan konsultasi antar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melaksanakan sistem peradilan pidana dan mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM. “Komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya kepada APH harus ditingkatkan, dengan cara membangun sinergitas secara berkesinambungan antar instansi, terutama bagi para pemangku kepentingan,” ungkapnya dalam sambutannya. Sehingga ia…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim,Samarinda – Kota Samarinda mendapat perhatian dari pemerintah pusat berupa proyek adaptasi perubahan iklim (adaption fund). Hal itu disampaikan Anggota Komisi ll DPRD Samarinda, Abdul Rofik pasca kegiatan Kick Off Implementasi Proyek Adaptasi Perubahan Iklim Adaption Fund di Kota Samarinda di Ruang Rapat Mangkupelas Balaikota Samarinda, Selasa (6/12/2022). Ia mengatakan, Samarinda menjadi kota pertama di Indonesia yang mengimplementasikan proyek tersebut, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Universitas 17 Agustus Surabaya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. “Samarinda patut bersyukur karena mendapatkan proyek sebagai contoh untuk antisipasi perubahan iklim ini karena tidak semua kota. Bahkan lebih banyak itu…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengapresiasi penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda tahun 2023 sebesar Rp3.300.000 dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.100.000. Menurutnya, kenaikan UMK Kota Samarinda tahun ini tidak signifikan. Kendati demikian, kata dia keputusan tersebut harus dipatuhi, lantaran keputusan tersebut mengacu pada regulasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Termasuk dari Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Samarinda. “Walaupun naik tidak signifikan masih lumayan, karena kita tahu kebutuhan hidup dasar itu kan pasti meningkat, seperti dengan adanya seperti resesi dunia, inflasi otomatis kebutuhan lebih…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim,Jakarta -Setelah sekian lama menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) produk Negara Belanda, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang sendiri. Hal itu ditandai dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (6/12/2022) Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. “Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963,” ungkap Yasonna usai…

Read More