Insitekaltim,Sangatta – Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim mulai ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim lewat Tim Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2022. Pansus menggelar rapat pembahasan raperda dengan mengundang Inspektorat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dilangsungkan di Ruang Hearing Sekretariat DPRD Kutim, Senin (19/6/2023). Fokus rapat adalah membahas terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap kerugian pelaksanaan APBD Kutim anggaran 2022. “Tapi dalam rapat hari ini penjelasan dari Inspektorat hanya gambaran secara umum. Jadi kita belum mendalami data itu,” kata Ketua Pansus Sayid Anjas…
Penulis: Seli
Insitekaltim,Sangatta – Setelah diberi batas waktu dua pekan oleh Pimpinan DPRD Kutim untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2022, Tim Panitia Khusus (Pansus) kini mulai bergerak menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Pansus menargetkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim ini berakhir sebelum batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Instruksi Ketua DPRD Kutim Joni dalam Rapat Paripurna XIII pada, Jumat (16/6/2023). “Kami usahakan sebelum deadline harus sudah selesai,” kata Anggota DPRD Kutim Sayid Anjas selaku ketua pansus, Senin (19/6/2023). Alasan percepatan pembahasan raperda oleh pansus, karena dikejar agenda lain yakni pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja…
Insitekaltim,Sangatta – Wakil Ketua DPRD Kutai Timur Arfan mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terkait hutang lahan yang harus dibayarkan segera. Diutarakannya, berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim utang lahan yang harus dibayar Pemkab Kutim mencapai Rp80 miliar. Pemkab Kutim sudah melakukan pembayaran Rp25 miliar, sementara sisanya sebesar Rp55 miliar belum terbayar alias masih hutang. Mengingat APBD Kutim meningkat, Arfan meminta pemerintah melakukan pembayaran sisa utang tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kutim 2023 yang sebentar lagi akan dibahas. “Kami minta di APBD Perubahan ini harus dibayarkan,” kata Arfan saat dijumpai di ruang kerjanya belum…
Insitekaltim,Sangatta – Sebagai wakil rakyat sudah sepantasnya untuk memberikan bantuan bagi masyarakat termasuk petani sawit. Namun bantuan untuk petani sawit rupanya tidak semudah yang diharapkan. Bahkan keinginan ini belum bisa diwujudkan hingga saat ini. Yosep Udau menerangkan dirinya hingga saat ini belum bisa membantu petani sawit yang ada di Kecamatan Busang baik untuk pemberian pupuk dan alat-alat pertanian lainnya. Meski memiliki anggaran untuk menjawab aspirasi masyarakat lewat anggaran pokir namun niat dirinya sebagai anggota dewan selalu bertabrakan dengan regulasi. Ketua DPC PAN Kutim ini mengaku kebun sawit milik masyarakat di Kecamatan Busang Kutim mayoritas merupakan lahan Hak Guna Usaha (HGU)…
Insitekaltim,Sangatta – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berencana membangun menara pemantau buaya di Pantai Teluk Lombok. Hal ini dikatakan Kepala Dispar Kutim Nurullah kepada Insitekaltim di Ruang Kerjanya, Sabtu (17/6/2023). Adanya wacana pembangunan menara ini lantaran beberapa kejadian bahkan menewaskan pengunjung akibat diterkam buaya terjadi di Pantai Teluk Lombok. Meski pemerintah sudah menggunakan tanda peringatan daerah rawan buaya, tapi sepertinya belum efektif untuk mencegah masyarakat agar tidak merendam atau berenang di sekitar jalur bahaya buaya. Pemerintah juga belum bisa memberikan keamanan penuh terhadap para pengunjung. Memang ada wacana akan dilakukan pembuatan penangkaran buaya namun hal ini masih dalam…
Insitekaltim,Sangatta – Berkaca dari beberapa kejadian yang mengancam nyawa di tempat wisata pesisir Kutai Timur (Kutim), Dinas Pariwisata (Dispar) mengingatkan masyarakat untuk selalu mawas diri saat berkunjung ke lokasi yang rawan buaya. Kepala Dispar Kutim Nurullah menerangkan bahwa tempat wisata rawan buaya yang saat ini mulai digandrungi pengunjung adalah Pantai Teluk Lingga karena aksesnya yang dekat dengan Kota Sangatta. Namun ia mengaku bahwa tempat wisata ini belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas termasuk keamanan bagi pengunjung belum bisa diberikan oleh Dispar Kutim. Dispar Kutim secara bertahap mulai membenahi tempat wisata ini, dengan telah dibangunnya gazebo namun akses jalan dan kertak ulin…
Insitekaltim,Sangatta – Fraksi Nasdem DPRD Kutim menuntut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab) Kutim melakukan pengkajian pengelolaan anggaran yang mengakibatkan banyak anggaran sisa (silpa) sebesar Rp1,57 triliun dari APBD Kutim 2022. Fraksi Nasdem lewat anggotanya Ubaldus Badu mengatakan dengan besarnya anggaran yang tidak terserap tersebut mengartikan adanya kegiatan dan program kerja pemerintah yang tidak dilaksanakan maksimal hingga akhir tahun. Menurut pihaknya ketidakmaksimalan realisasi program kerja dan serapan anggaran akibat kurang matangnya perencanaan pengelolaan anggaran. Maka dari itu perlu dikaji kembali terhadap perencanaan pengelolaan keuangan serta hambatan dalam penyerapan anggaran dan perealisasian program kerja yang menjadi dasar dan tolak ukur pelaksanaan program…
Insitekaltim,Sangatta – Pimpinan DPRD Kutim menetapkan batas terakhir pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2022 di akhir bulan Juni 2023 tepatnya dua pekan dari sekarang. Anggota Pansus DPRD Kutim, David Rante mengatakan percepatan dan penyelesaian pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2022 di akhir bulan Juni 2023 tergantung dari kesiapan dan kehadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutim bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). “Jadi kalau mau cepat Tim TAPD dan semua OPD harus bekerja maksimal sehingga diselesaikan sesuai jadwal,”ungkap David. Karena itu diharapkan agar TAPD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutim Rizali Hadi dan seluruh Kepala…
Insitekaltim,Sangatta – Penolakan RUU Kesehatan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama tenaga kesehatan telah sampai ke Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan Omnibus Law DPR RI. Penolakan ini diteruskan secara langsung oleh wakil rakyat Kutim tepatnya Komisi D DPRD pada, Senin (12/6/2023) di Jakarta. Anggota DPRD Kutim Yan menerangkan usulan tersebut yang dimuat dalam dokumen diberikan pihaknya langsung kepada salah satu anggota Panja dari Partai Golkar. Lewat kesempatan tersebut secara lisan ia mengutarakan keresahan para dokter di Kutim bahwa adanya pasal-pasal yang tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan tenaga kesehatan. Salah satunya yang menimbulkan pro dan kontra adalah diizinkannya dokter asing untuk bekerja…
Insitekaltim,Sangatta – Setelah menerima dokumen tanggapan terhadap pandangan fraksi-fraksi dari Pemerintah Kabupaten Kutai (Pemkab Kutim), tahap selanjutnya adalah pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2022 oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutim. Pansus yang diketuai oleh Sayid Anjas dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) diperintahkan Ketua DPRD Kutim Joni untuk sesegera mungkin melakukan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2022. Pansus diberi kesempatan melakukan pembahasan raperda dalam kurun waktu dua mingguan dengan melibatkan TAPD dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). “Saya perintahkan Pansus segera lakukan pembahasan raperda dalam waktu dua minggu. Harapannya pemerintah juga bisa terlibat secara aktif agar secepatnya selesai,”…