Penulis: Andika Saputra

Insitekaltim, Samarinda – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Samarinda Ismed Kusasih, meluruskan pembagian kewenangan terkait kebijakan kepesertaan jaminan kesehatan di tengah polemik yang berkembang di masyarakat. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Menurutnya Dinas Kesehatan (Dinkes) memiliki fokus utama pada pelayanan kesehatan, sementara urusan kepesertaan dan kebijakan administratif berada di ranah instansi lain. “Kalau bicara pelayanan kesehatan, itu ranah kami di Dinkes. Tapi kalau menyangkut kepesertaan seperti Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), itu domainnya Dinas Sosial (Dinsos),” ujarnya, Rabu 15 April 2026. Ia menilai polemik yang terjadi saat ini tidak lepas dari belum meratanya pemahaman masyarakat…

Insitekaltim, Samarinda – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) Nina Dewi:menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan bimbingan teknis penulisan berita, teknik peliputan, serta pembuatan konten visual yang baru pertama kali digelar bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah. Menurutnya kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kapasitas ASN, khususnya yang bertugas di bidang kehumasan, agar mampu menghasilkan berita yang baik dan sesuai kaidah jurnalistik. “Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan teknis ini. Ini pertama kali dilaksanakan oleh BPSDM terkait penulisan berita, teknik peliputan, dan bagaimana menghasilkan konten visual untuk publikasi,” ujarnya, Rabu 15 April 2026.…

Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam merespons kebijakan redistribusi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan keputusan politis, melainkan berdasarkan kajian hukum objektif dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pemaparannya Andi Harun menyampaikan bahwa dirinya secara khusus menyusun legal review terkait kebijakan redistribusi kepesertaan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke Pemkot Samarinda. “Saya berusaha menjelaskan ini secara objektif, tidak ditarik ke wilayah politik. Ini murni kajian hukum administrasi agar publik memahami dasar berpikir pemerintah…

Insitekaltim, Samarinda – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai masih maraknya kasus pelecehan di lingkungan sekolah menjadi indikasi lemahnya sistem internal dan pengawasan yang belum berjalan optimal. Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin menegaskan persoalan utama bukan sekadar pada ada atau tidaknya satuan tugas (satgas), melainkan pada manajemen sekolah yang belum tertata dengan baik “Kalau manajemen sekolah bagus, maka SOP juga berjalan baik. Misalnya tidak boleh ada jam kosong, karena itu bisa membuka peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya saat diwawancarai di Kampus Polnes, Selasa 14 April 2026. Ia menjelaskan seluruh aktivitas siswa harus berada dalam pengawasan…

Insitekaltim, Samarinda – Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit di Kota Samarinda menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.Persoalan tersebut dinilai dipengaruhi oleh mekanisme pembagian dari pemerintah pusat dan fluktuasi harga pasar. Kabid Penganggaran Badan Pendapatan Daerah (Bapend) Kota Samarinda, Rachmat Hidayat mengungkapkan DBH sawit merupakan bagian dari sektor perkebunan dengan nilai sekitar Rp127 miliar dari total penerimaan sebesar Rp1,2 triliun. Menurutnya, besaran DBH tersebut tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah karena bergantung pada kebijakan Kementerian Keuangan. “Karena ini sistemnya bagi hasil, jadi sangat tergantung pada pusat. Daerah menerima sesuai perhitungan yang sudah ditetapkan,” jelasnya, Selasa 14 April…

Insitekaltim, Samarinda – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) menyoroti ketimpangan serius dalam dunia pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim), mulai dari infrastruktur sekolah yang belum layak hingga kesejahteraan tenaga pendidik, serta mendesak adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kota. Sorotan tersebut disampaikan dalam Simposium Pendidikan yang menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdibud) Provinsi Kaltim dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Samarinda, Selasa 14 April 2026. Presiden BEM Polnes Muhammad Zaki Hamza menyampaikan, forum ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang diinisiasi oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia, dengan hasil kajian yang akan dibawa ke tingkat pusat. “Kegiatan ini merupakan…

Insitekaltim, Samarinda – Program Pendidikan Gratispol yang telah menyerap anggaran ratusan miliar rupiah di Kalimantan Timur (kaltim) diakui masih menyisakan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya, meski telah menjangkau puluhan ribu mahasiswa. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan, hingga 2026 program tersebut telah berjalan dan memberikan manfaat nyata.Namun, tetap membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan agar lebih tepat sasaran. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan secara daring dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi program Gratispol di Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), Selasa 14 April 2026. Dalam paparannya dijelaskan, pada tahap pertama 2026 bantuan telah disalurkan kepada 1.683 mahasiswa dengan nilai sekitar Rp7,42 miliar. Sementara pada tahap kedua,…

Insitekaltim, Samarinda – Camat Samarinda Ulu Sujono menyatakan dukungannya terhadap rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) yang tengah disosialisasikan di Kota Tepian. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengurus organisasi, kader kesehatan, hingga keluarga penderita TBC di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu. Dalam sambutannya Sujono menilai inisiatif penyusunan perda tersebut sebagai langkah strategis karena akan memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pelaksanaan program penanggulangan secara lebih maksimal. “Ini langkah luar biasa. Kalau sudah jadi perda, mau ada anggaran atau tidak, tetap harus dilaksanakan. Ini yang membuat program lebih kuat,” ujarnya, Selasa 14…

Insitekaltim, Samarinda – Kondisi sarana pendidikan yang belum merata serta kekurangan tenaga pendidik di bidang tertentu masih menjadi persoalan utama dunia pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim). Permasalahan ini dinilai berdampak langsung pada kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim Armin menegaskan, komitmennya untuk membenahi kondisi tersebut dengan menargetkan tidak ada lagi sekolah dalam kondisi buruk pada 2027 Menurutnya, kenyamanan lingkungan sekolah menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan dalam menunjang kualitas pembelajaran. “Kenyamanan sekolah itu nomor satu. Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik kalau kondisi sekolahnya tidak nyaman,” ujarnya, Selasa…

Insitekaltim, Samarinda – Kebijakan sekolah gratis di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan pendidikan, terbukti dari masih ditemukannya anak yang tidak bersekolah serta rendahnya capaian kualitas belajar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbu) Kaltim Armin mengatakan, persoalan pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari sisi kebijakan, tetapi harus diukur dari hasil nyata di lapangan. “Kebijakan itu dilihat dari implementasinya. Kalau sekolah sudah gratis, mestinya tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Kalau masih ada, berarti ada yang salah,” ujarnya, Selasa 14 April 2026. Menurutnya, fakta masih adanya anak yang tidak mengenyam pendidikan menunjukkan hambatan tidak…