Penulis: Sitti

Bagikan :

Insitekaltim, Samarinda – Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang pembina Pramuka terhadap empat remaja perempuan di Samarinda memicu keprihatinan luas. Keempat korban yang berusia sekitar 19 tahun disebut sedang membantu kegiatan Pramuka di sekolah almamater mereka saat kejadian terjadi. Kasus ini memunculkan pertanyaan serius tentang keamanan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) ikut merespons kejadian yang membuat banyak orang tua khawatir. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Damayanti menyebut peristiwa ini mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan organisasi pembinaan generasi muda seperti Pramuka. “Pramuka seharusnya menjadi ruang anak-anak belajar nilai kepemimpinan dan kedisiplinan. Kalau terjadi pelecehan,…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim, Samarinda – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah akan digelar secara terpisah, dengan jarak maksimal 2 tahun 6 bulan. Keputusan ini dinilai membawa dampak besar pada sistem demokrasi Indonesia, termasuk bagi wakil rakyat di daerah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis merespons keputusan ini dengan mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada tugas utama melayani masyarakat. “Kita tunggu saja seperti apa kelanjutannya, karena keputusan ini nanti pasti akan ada perubahan undang-undang, petunjuk pelaksanaan, dan teknis yang akan mengatur lebih detail,” kata Ananda usai menghadiri rapat di Gedung E DPRD Kaltim, Senin 30 Juni…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim, Samarinda – Penonaktifan Fathur Rachim dari jabatan Kepala SMAN 10 Samarinda oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menuai sorotan berbagai pihak. Kebijakan tersebut diambil sejak Senin 23 Juni 2025 di tengah proses relokasi sekolah yang sempat memicu polemik panjang. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis memberikan tanggapan terkait keputusan tersebut. Ia mengaku belum mengetahui detail persoalan secara menyeluruh, namun menegaskan hak pendidikan anak-anak tetap terjaga, apa pun dinamika yang terjadi di tingkat manajemen sekolah. “Saya belum tahu detailnya seperti apa, tapi yang pasti, untuk pendidikan semua anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan pengajaran,” kata Ananda saat…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Fuad Fakhruddin mendesak aparat untuk mengambil langkah tegas dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Ia menilai pencegahan narkoba di Samarinda dan Kaltim secara umum tidak bisa dilakukan setengah-setengah, karena dampaknya sangat merusak generasi muda. “Kita sangat mendukung penuh pencegahan narkoba. Aparat wajib menindak tegas siapa pun yang terlibat, karena ini bukan hanya melanggar hukum tapi juga merusak masa depan anak-anak kita,” ujar Fuad saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin 30 Juni 2025. Fuad menekankan, setiap upaya pemberantasan narkoba harus dibarengi dengan ketegasan agar tidak ada celah bagi oknum memanfaatkan situasi…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim, Samarinda – Samarinda kembali jadi sorotan setelah masuk dalam daftar lima daerah di Indonesia yang masih menerapkan metode open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), selain Samarinda, daerah lain di Kaltim yang masih menggunakan cara ini yaitu Kutai Kartanegara (Kukar), Berau, Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Barat (Kubar). Metode open dumping sudah lama dilarang karena dampaknya sangat buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, hingga kini, Samarinda yang berstatus sebagai ibu kota provinsi masih terus mengandalkan cara lama ini. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Fuad Fakhruddin menilai kondisi ini…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Aras menyoroti persoalan banyaknya siswa yang tidak tertampung di SMA Negeri, terutama di SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Puluhan wali murid menyampaikan keluhan karena anak-anak mereka yang berada di zona zonasi justru tidak diterima. Berdasarkan data terbaru, jumlah siswa yang tidak tertampung di Sangatta Utara dan Selatan mencapai hampir 600 orang. Agus mengungkap, jumlah kelulusan SMP di dua kecamatan tersebut tidak sebanding dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia di SMA maupun SMK. Hal ini membuat banyak siswa terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Banyak…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim, Samarinda – Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur sekaligus Ketua Fraksi Demokrat-PPP Agus Aras meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur benar-benar sinkron dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Sinkronisasi ini dipandang sebagai kunci agar arah dan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan bisa berjalan searah, efektif dan saling mendukung. Saat ditemui usai rapat Banmus di Gedung E DPRD Kaltim, Senin 30 Juni 2025 , Agus menilai RPJMD kabupaten tidak boleh berjalan sendiri tanpa menyelaraskan prioritas program yang sudah ditetapkan provinsi. Menurutnya, program prioritas provinsi seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi pijakan utama dalam dokumen…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim, Samarinda – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur (Kaltim) memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025 dengan membagikan 1.000 ikat sayuran segar kepada warga. Aksi ini bertujuan mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat sebagai bagian dari upaya menjauhi narkoba. Kegiatan berlangsung di Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Senin 30 Juni 2025, dengan melibatkan komunitas Generasi Berencana (Genre) Kota Samarinda dan didukung PT El Nusa Petrofin Samarinda. “Untuk menciptakan generasi emas dan kota pusat peradaban, kuncinya adalah SDM yang sehat. Itu hanya bisa terwujud jika masyarakat menjauhi narkoba dan menerapkan pola makan bergizi seimbang,” kata Ahmat Fadholi, Humas BNNP…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerapkan skema campuran dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan menyusul kebijakan pelonggaran dari Kementerian Dalam Negeri yang kembali mengizinkan rapat dan kegiatan pemerintah daerah (pemda) digelar di hotel dan restoran. Langkah ini diambil sebagai bentuk penyesuaian yang mempertimbangkan dua kepentingan sekaligus, efisiensi penggunaan anggaran daerah dan dukungan terhadap pemulihan sektor perhotelan dan jasa. Skema campuran dilakukan dengan menyeleksi jenis kegiatan yang membutuhkan ruang besar dan fasilitas teknis akan diarahkan ke hotel, sementara kegiatan kecil tetap difokuskan di kantor. “Kaltim sudah menerima informasi dan sudah kami tindaklanjuti. Kami memberikan kelonggaran untuk kegiatan di hotel,…

Read More
Bagikan :

Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerapkan sistem verifikasi ketat untuk menyalurkan dua program unggulan, yaitu Gratispol (perjalanan religi) dan Jospol (insentif guru). Proses seleksi penerima tidak dilakukan melalui pendaftaran umum, melainkan berdasarkan data yang telah diverifikasi secara resmi oleh instansi terkait, yakni Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni usai acara penyerahan simbolis program Gratispol dan Jospol di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening Sempaja, Rabu 25 Juni 2025. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar program ini menyasar orang yang benar-benar berhak menerima. “Kami bekerja sama dengan Kanwil…

Read More