Insitekaltim, Samarinda – Ribuan warga tumpah ruah di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda, Jumat 25 Juli 2025 menyaksikan kemeriahan Kirab Budaya Internasional yang membuka rangkaian East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025. Digelar sejak pukul 07.00 Wita, kirab ini menampilkan sekitar 400 peserta dari berbagai daerah dan negara. Rute kirab dimulai dari Taman Samarendah, melalui Jalan Awang Long, berlanjut ke Jalan Jenderal Sudirman dan berakhir di halaman belakang Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, turut hadir dan memberikan apresiasi atas semangat pelestarian budaya melalui ajang ini. Ia memandang festival ini sebagai momen strategis dalam…
Penulis: Sitti
Insitekaltim, Samarinda – Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur (Kaltim) memperingati Hari Bhakti Pengayoman ke-80 dengan menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa, Samarinda, Kamis pagi 24 Juli 2025. Prosesi berlangsung khidmat meski diguyur rintik hujan sejak pagi. Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus memimpin langsung penghormatan kepada arwah para pahlawan, diikuti mengheningkan cipta dan tabur bunga bersama seluruh jajaran. “Hari Pengayoman adalah momentum bagi insan pengayoman untuk merenungi perjuangan para pendahulu bangsa,” ujar Ikmal saat diwawancarai usai kegiatan. Menurutnya, semangat pengabdian yang diwariskan para pahlawan menjadi pijakan moral seluruh pegawai Kemenkumham untuk…
Insitekaltim, Kukar – Turnamen Bupati Kukar Golf Open 2025 yang akan digelar pada 26–27 Juli mendatang di Bukit Tanah Merah Golf mendapat dukungan dari Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Brigjen Pol Muhammad Sabilul Alif. Ia berharap turnamen tersebut bisa menjadi agenda tahunan yang memupuk sportivitas dan memperkuat jejaring antar pegolf di Kalimantan Timur. “Saya senang dan mendukung penuh kegiatan ini. Ini bukan sekadar lomba, tapi ajang sportivitas dan silaturahmi,” ucapnya saat dimintai tanggapan menjelang pelaksanaan turnamen. Menurut Brigjen Sabilul, ajang ini punya nilai strategis karena menghadirkan para pegolf dari berbagai komunitas dan institusi, sekaligus memperkuat citra positif Kabupaten Kutai…
Insitekaltim, Samarinda – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kalimantan Timur (Kaltim) diminta segera lepas dari bayang-bayang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Ketiadaan sekretariat sendiri dan anggaran khusus dianggap menghambat efektivitas kerja lembaga ini dalam menjalankan mandat perlindungan anak. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menyoroti posisi KPAD yang masih menumpang di kantor DP3A. Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan kesan seolah KPAD berada di bawah koordinasi dinas, bukan sebagai lembaga independen sebagaimana mestinya. “KPAD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tapi kalau keberadaannya masih bergantung pada dinas, ini bisa mengaburkan status independennya,” ucap Darlis…
Insitekaltim, Samarinda – Polemik pengusiran tim kuasa hukum Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) berakhir dengan keputusan tegas. Badan Kehormatan (BK) DPRD menyatakan tidak ada pelanggaran etik dalam insiden tersebut, sekaligus menolak laporan dari Tim Advokasi Bubuhan Advokat Kaltim. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, menyebut kehadiran kuasa hukum dalam forum RDP tanggal 29 April tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku. RDP tersebut dijadwalkan sebagai tindak lanjut dari keluhan para karyawan RSHD yang mengadu soal tunggakan gaji selama dua hingga tiga bulan. “Yang kami undang adalah manajemen, bukan pengacara. Kehadiran…
Insitekaltim, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim segera merevitalisasi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Lembaga yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak itu dinilai belum menunjukkan kinerja maksimal dalam menangani persoalan anak di Bumi Etam. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menilai keberadaan KPAD terkesan setengah hati. Padahal, lembaga ini dibentuk sebagai amanat langsung dari regulasi nasional yang mengharuskan setiap daerah memiliki KPAD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Kalau pemerintah sudah membentuk lembaga, harus serius. Jangan sampai terlihat setengah-setengah,” ucap Darlis usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan…
Insitekaltim, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum memiliki arah kerja yang jelas dalam membangun sistem perlindungan anak. Ketiadaan roadmap dan lemahnya regulasi menyebabkan program perlindungan cenderung tambal sulam dan tidak terukur dampaknya. Penilaian ini muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Gedung DPRD Kaltim, Senin, 21 Juli 2025. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi PKS Agusriansyah Ridwan menyoroti belum adanya perencanaan jangka menengah yang konkret. Menurutnya, tanpa dokumen kerja yang terarah, lembaga seperti KPAD akan sulit mengakses anggaran dan…
Insitekaltim, Samarinda – Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kalimantan Timur dan Utara dinilai masih perlu banyak penguatan. Menyadari hal itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) menggelar kegiatan pembinaan dan pengembangan JDIH pada Rabu, 23 Juli 2025 di Aula Kanwil Kemenkum Kaltim, dengan membedah secara rinci 29 indikator penilaian kinerja JDIH. Fokus pembinaan tertuju pada peningkatan kapasitas pengelolaan JDIH agar mampu menjawab kebutuhan dokumentasi hukum yang cepat, akurat, dan terbuka bagi publik. Kegiatan dibuka oleh Agus Sartono, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kaltim, dan dipandu secara interaktif dalam format diskusi tematik. Kepala Divisi…
Insitekaltim, Samarinda – Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Syahariah Mas’ud menyuarakan kekhawatiran atas lemahnya kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi yang terus terjadi. Setelah rapat dengar pendapat bersama DP3A dan KPAD di Gedung DPRD Kaltim, Senin, 21 Juli 2025, Syahariah menyebut banyak persoalan belum tersentuh secara sistemik. Kasus-kasus kekerasan masih sering muncul, dan penanganannya cenderung bersifat reaktif. “Saya anggap gagal. Masalah perempuan dan anak masih terus terjadi. Tidak ada perubahan berarti,” ucap Syahariah. Ia melihat…
Insitekaltim, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti lonjakan anak pank yang kembali terlihat di jalan-jalan utama Kota Balikpapan. Fenomena ini dianggap sebagai bukti belum efektifnya kinerja Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam menangani isu anak rentan di wilayah tersebut. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H Baba mempertanyakan langkah konkret KPAD dalam menghadapi situasi tersebut. Ia menilai anak-anak jalanan seharusnya menjadi perhatian utama lembaga perlindungan anak daerah. “Apakah kita harus membiarkannya? Ya tentu kita harus mencari solusi untuk mengatasi ini,” ujar H Baba dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPAD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim,…