Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Parkir Berlangganan Dinilai Berpotensi Bebani Masyarakat, DPRD Samarinda Soroti Keadilan Kebijakan

    April 22, 2026

    Kerusakan Minim Pasca Aksi 21 April, Andi Harun Apresiasi Kesadaran Warga Samarinda

    April 22, 2026

    PAD Samarinda Lampaui Target, Kemandirian Fiskal Mulai Menguat

    April 22, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
    • Tokoh
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    insitekaltim.com
    Home»Advertorial»DPRD Samarinda»Anggota DPRD Samarinda Tanggapi Kebijakan Pemerintah Syaratkan Kartu Vaksin
    DPRD Samarinda

    Anggota DPRD Samarinda Tanggapi Kebijakan Pemerintah Syaratkan Kartu Vaksin

    SeliBy SeliAgustus 8, 202101 Min Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain (foto_Istimewa)
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Reporter: Akmal – Editor: Redaksi

    Insitekaltim, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain menanggapi keputusan pemerintah pusat yang memberlakukan persyaratan bagi masyarakat yang ingin bepergian terutama menggunakan pesawat dan kapal laut harus memiliki kartu vaksin.

    “Meskipun itu kebijakan pemerintah, setidaknya ketersedian vaksin harus jelas untuk masyarakat, stoknya harus disiapkan terlebih dahulu,” ujar Sani ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, Jumat (6/8/2021).

    Terus terang secara pribadi katanya agak gusar. Sertifikat vaksin jadi syarat sementara vaksinnya susah.

    Menurutnya vaksin itu kan hak asasi manusia. Kalau ada yang tidak mau vaksin, tidak bisa dipaksa juga. Jangan gunakan cara untuk mempersempit hak masyarakat.

    Di sisi lain, ada juga masyarakat yang memiliki penyakit komorbid sehingga dirinya tidak bisa melakukan vaksinasi. Hal itu seharusnya menjadi pertimbangan.

    Sani yang merupakan politikus PKS berharap kepada pemerintah pusat agar memilah kembali persyaratan tersebut. Supaya masyarakat bisa memperoleh vaksin dan mendapatkan alternatif terhadap syarat tersebut.

    Dia berpendapat jika mau menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat, penuhi dulu ketersediaan vaksin secara luas. Artinya masyarakat tak perlu kesulitan untuk vaksin. Kalau sudah begitu, silahkan aturan itu diterapkan.

    “Solusinya sudah ada, vaksin tersedia bisa didapat dengan mudah. Baru kita bisa memahami aturan itu,” tutupnya.

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Seli

    Related Posts

    DPRD Samarinda Dorong Uji Coba Sistem Parkir Berlangganan Sebelum Berlaku Luas

    Maret 15, 2026

    Gelar Bukber Bersama Warga, Helmi Siapkan Ribuan Porsi Konsumsi

    Maret 15, 2026

    Jelang Nyepi dan Lebaran, Helmi Ajak Warga Jaga Kerukunan dan Ketertiban

    Maret 14, 2026

    Masih Proses Transisi Regulasi, DPRD Samarinda Izinkan Cafe Pesona Kembali Beroperasi

    Maret 11, 2026

    DPRD Samarinda Pastikan Aktivitas Pematangan Lahan di Jalan Suprapto Bukan Tambang Galian C

    Maret 10, 2026

    Pematangan Lahan di Jalan Suprapto Samarinda Belum Kantongi Rencana Usaha Jelas, Begini Tanggapan DPRD

    Maret 10, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Parkir Berlangganan Dinilai Berpotensi Bebani Masyarakat, DPRD Samarinda Soroti Keadilan Kebijakan

    Ratu ArifanzaApril 22, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Kebijakan parkir berlangganan yang tengah diwacanakan di Kota Samarinda menuai sorotan. Ketua…

    Kerusakan Minim Pasca Aksi 21 April, Andi Harun Apresiasi Kesadaran Warga Samarinda

    April 22, 2026

    PAD Samarinda Lampaui Target, Kemandirian Fiskal Mulai Menguat

    April 22, 2026

    Tak Ada Sengketa, Pembaruan Sertifikat di Gunung Lingai Terkendala Administrasi Kelurahan

    April 22, 2026

    Salah Ukur Ulang, Lima KK di Palaran Terancam Kehilangan Lahan Bersertifikat

    April 22, 2026
    1 2 3 … 3,067 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.