Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengingatkan kondisi ekonomi saat ini menghadapi tekanan serius, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Ia menilai situasi tersebut tidak hanya berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga berimbas langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta daya beli masyarakat.
Menurutnya, tekanan terhadap APBN dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melampaui asumsi pemerintah.
“APBN kita mematok kurs dolar Rp16.500, sementara hari ini sudah mendekati Rp17.000. Ini tentu memengaruhi perhitungan defisit,” ujarnya, Jumat 3 April 2026 malam.
Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga menjadi faktor signifikan yang memperberat beban negara.
“APBN mematok harga minyak sekitar 70 dolar per barel, sementara saat ini sudah mendekati 100 dolar. Ini memberi tekanan tambahan,” jelasnya.
Ia menambahkan kondisi tersebut akan berdampak pada pembiayaan impor dan transaksi perdagangan luar negeri yang menggunakan dolar, sehingga berpotensi menambah defisit anggaran.
Tak hanya itu Andi Harun juga menyinggung kemungkinan penyesuaian kebijakan pemerintah, termasuk terkait subsidi, yang berpotensi memengaruhi masyarakat.
“Kalau kebijakan itu berubah sementara daya beli masyarakat belum pulih, maka dampaknya akan sangat terasa,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi itu perlu disikapi dengan kehati-hatian, mengingat dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor, baik ekonomi maupun sosial.
Ia juga memperkirakan adanya penyesuaian anggaran ke depan, termasuk kemungkinan pemotongan belanja di berbagai lini.
“Hampir pasti akan ada penyesuaian. Ini harus kita antisipasi bersama,” katanya.
Di tingkat daerah ia menyebut kapasitas fiskal juga mengalami penurunan signifikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah kabupaten/kota turut merasakan dampaknya.
Untuk Kota Samarinda sendiri ia mengungkapkan terjadi penurunan APBD yang cukup besar dibandingkan sebelumnya.
“Dari sekitar Rp5,8 triliun, sekarang turun menjadi sekitar Rp3,5 triliun. Ini tentu berdampak pada program pembangunan,” ungkapnya.
Dalam kondisi tersebut ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas dan mengelola anggaran secara efisien.
Selain itu Andi Harun juga mengajak mahasiswa untuk memahami persoalan bangsa secara lebih komprehensif, tidak hanya dari satu sudut pandang.
“Kita harus melihat persoalan ini dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun politik, agar respons kita proporsional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian dalam menghadapi tantangan, termasuk dalam menyikapi persoalan ekonomi yang dihadapi saat ini.
“Keberanian itu penting, bukan hanya dalam konteks pribadi, tapi juga dalam menghadapi persoalan sosial dan ekonomi,” pungkasnya.
