Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih menahan sejumlah program di tengah kebijakan efisiensi anggaran demi menjaga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, langkah tersebut diambil agar kesejahteraan sekitar 16 ribu hingga 17 ribu ASN tidak berdampak pada kondisi fiskal daerah. Pemerintah pun memilih memprioritaskan pemenuhan kewajiban kepada pegawai dibanding memaksakan pelaksanaan program tertentu.
“Tidak mungkin kami memaksakan program-program tertentu sementara ada sekitar 16 ribu sampai 17 ribu pegawai yang harus kita pikirkan. Kami lebih memilih mengerem program daripada mengorbankan mereka,” ungkapnya.
Andi Harun mengatakan pemerintah saat ini fokus menyelesaikan berbagai kewajiban daerah sekaligus menjaga kondisi APBD tetap terkendali. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara realistis dengan menyesuaikan belanja terhadap kemampuan keuangan daerah.
Ia menjelaskan, menjaga keberlangsungan TPP bukan hanya menjadi tanggung jawab wali kota dan wakil wali kota, tetapi memerlukan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyusun program serta menggunakan anggaran secara bijaksana.
“Yang mau TPP ini bertahan jangan cuma wali kota dan wakil wali kota. Seluruh perangkat daerah sampai ke bawah ayo kita sadar bersama,” serunya.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih selektif menyusun program, terutama menjelang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia mengingatkan agar penyusunan program tidak lagi dilakukan dengan pola lama yang hanya mengulang kegiatan tahun sebelumnya. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Jangan copy-paste. Pertanyaannya sederhana, masalah apa yang mau diselesaikan? Kalau program itu dianggarkan, harus jelas manfaatnya. Harus jelas persoalan apa yang diselesaikan,” tegasnya.
Orang nomor satu Samarinda itu pun mengajak seluruh ASN terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dibiayai dari kontribusi masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga setiap kebijakan dan anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga.
