Insitekaltim, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti lonjakan anak pank yang kembali terlihat di jalan-jalan utama Kota Balikpapan. Fenomena ini dianggap sebagai bukti belum efektifnya kinerja Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam menangani isu anak rentan di wilayah tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H Baba mempertanyakan langkah konkret KPAD dalam menghadapi situasi tersebut. Ia menilai anak-anak jalanan seharusnya menjadi perhatian utama lembaga perlindungan anak daerah.
“Apakah kita harus membiarkannya? Ya tentu kita harus mencari solusi untuk mengatasi ini,” ujar H Baba dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPAD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Senin 21 Juli 2025.
Kehadiran anak-anak pank di ruang publik tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, tapi juga menandakan bahwa akar persoalan belum disentuh. Ia menilai pendekatan yang dilakukan selama ini masih bersifat administratif dan belum menyentuh pola pembinaan yang menyeluruh.
Tak hanya itu, H Baba juga menyorot kondisi internal KPAD Kaltim yang dinilai tidak ideal. Saat ini, jumlah anggota aktif hanya tujuh orang untuk menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur dengan kompleksitas persoalan yang terus bertambah.
“Apakah cukup tujuh orang, sementara dari tahun ke tahun makin meningkat kasus-kasus di Kalimantan Timur?” ucapnya.
Ia mendorong adanya penambahan personel dan penguatan operasional agar KPAD tidak sekadar menjadi simbol, melainkan benar-benar menjalankan fungsi advokasi dan pendampingan.
Dukungan anggaran disebutnya menjadi hal krusial untuk menjangkau wilayah rawan dan menjawab laporan warga secara cepat. Ia mengingatkan bahwa kerja perlindungan anak tidak bisa dijalankan dengan sumber daya yang terbatas.
H Baba berharap, hasil evaluasi RDP kali ini bisa ditindaklanjuti dalam bentuk langkah kebijakan yang memperkuat KPAD secara struktural maupun fungsional. Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar persoalan anak pank di Balikpapan tidak terus berulang tanpa solusi yang jelas.
RDP ini merupakan bagian dari upaya pengawasan DPRD terhadap lembaga-lembaga yang memiliki mandat perlindungan anak, terutama di tengah meningkatnya kasus kekerasan dan keterlantaran anak di Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir.