Insitekaltim,Jakarta – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menilai peresmian UU Provinsi DKJ merupakan upaya pemerintah pusat melakukan pemerataan.
“Kita mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagaimana bunyi sila kelima Pancasila,” ungkap Akmal saat menjadi narasumber dalam tapping program Indonesia Forward di CNN Indonesia TV.
Pada program Indonesia Forward yang dipandu host Syaza Wisastro, dengan tema “Masa Depan Jakarta Pasca-UU Provinsi DKJ” Akmal mengungkapkan Daerah Khusus Jakarta memiliki kontribusi yang begitu besar bagi perekonomian nasional, yaitu sebesar 17-18 persen.
Dengan kawasan aglomerasi Jakarta yang mencakup Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi.
“Dengan kawasan aglomerasi tersebut, eksisting kontribusi terhadap perekonomian nasional sekitar 23,5 persen,” kata Akmal.
Sebagai informasi, UU Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024 lalu.
Dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal menjelaskan pentingnya aglomerasi ini dikoordinasikan dengan baik, di sinilah peran pimimpin yang kuat dalam memimpin Daerah Khusus Jakarta.
“Kuncinya bagaimana orkestrasi Daerah Khusus Jakarta dan Dewan Aglomerasi yang ditunjuk oleh Presiden, dapat bekerja sama dengan komunikasi yang baik. Sehingga dapat mewujudkan standar dari kawasan aglomerasi harus sama dengan Jakarta,” urai Akmal.
Turut hadir sebagai narasumber Penjabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Heru Budi Hartono dan pengamat perkotaan Nirwono Yoga yang hadir di studio, serta Plt Deputi Pengembangan Regional Bappenas RI Tri Dewi Virgiyanti yang hadir secara daring.
