Insitekaltim, Samarinda – Krisis air bersih yang muncul bersamaan dengan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Samarinda mendorong DPRD Kota Samarinda mencari skema penanganan yang bisa langsung menyentuh kebutuhan warga.
Salah satu usulan yang muncul ialah mengarahkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) untuk membangun sumur dan terminal air bersih di tingkat RT.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda dari Fraksi PKS Abdul Rohim mengatakan, kebutuhan air bersih tidak bisa hanya ditangani melalui distribusi air saat krisis terjadi. Infrastruktur sumber air di lingkungan warga juga perlu disiapkan agar masyarakat memiliki cadangan ketika kemarau berkepanjangan kembali terjadi.
“Untuk mengatasi kekeringan, saya meminta agar alokasi dana Probebaya dimaksimalkan untuk pembuatan sumur air dan terminal air bersih bagi warga sekitar. Ini solusi jangka pendek dan menengah yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Rohim.
Kondisi tersebut menjadi penting karena kekeringan Samarinda tidak hanya berdampak pada kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga pertanian dan meningkatnya risiko karhutla.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebelumnya memperpanjang status tanggap darurat kekeringan hingga 21 September 2026 setelah kondisi lapangan dinilai belum menunjukkan pemulihan memadai.
Di kawasan Betapus Kelurahan Lempake Samarinda Utara, kekeringan juga terjadi bersamaan dengan kebakaran lahan. Medan yang sulit dan keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala dalam penanganan kebakaran.
Persoalan karhutla juga perlu ditangani dari sisi pencegahan. Ia menyebut pembukaan lahan dengan cara membakar sebagai salah satu persoalan yang harus ditindak tegas apabila terbukti dilakukan secara sengaja.
“Terkait karhutla di Betapus, saya mengusulkan tindakan tegas bagi siapa saja pelaku yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan dan hutan,” ungkapnya.
Sebenarnya persoalan karhutla dan kekeringan tidak berdiri sendiri. Keterbatasan air dapat menyulitkan proses pemadaman ketika kebakaran terjadi, sementara kondisi lahan yang kering meningkatkan potensi api meluas.
Karena itu, usulan pemanfaatan Probebaya diarahkan bukan hanya untuk merespons kebutuhan air ketika terjadi krisis, tetapi juga memperkuat infrastruktur air di tingkat lingkungan.
Rohim memastikan usulan tersebut akan dibawa ke pembahasan teknis melalui Satuan Tugas (Satgas) Bencana yang dibentuk Pemkot Samarinda.
“Seluruh usulan dan poin evaluasi tadi nantinya akan dibahas dan dimatangkan secara teknis di Satgas yang dibentuk oleh pemkot Samarinda,” tutupnya.
