Reporter: Rian – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Tenggarong – Satu-satunya perwakilan Kaltim yang duduk di Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur (AHN) asal Fraksi PKS, ingin mendorong percepatan pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) Baru menjadi UU agar segera disahkan, untuk mengantisipasi agar IKN baru di Kaltim agar bisa berkelanjutan.
“Saya akan berjuang, agar pembahasan RUU IKN menjadi agenda prioritas, kita tidak ingin IKN di Kaltim hanya sekedar wacana saja, tapi harus diwujudkan,” ungkap AHN, saat gelar Bincang Aspiratif bersama penulis dan penggiat literasi Kukar, Kamis (26/12/2019) sore, di resto Sari Kutai Tenggarong.
AHN memastikan, konsep pembangunan IKN yang dia dapatkan dari Kementerian Agraria RI, bahwa IKN yang ada di Kaltim, betul-betul ramah lingkungan, kearifan lokal dan kebudayaan Kukar dan PPU jangan sampai hilang dengan adanya IKN, masyarakat Kaltim harus menyambutnya dengan baik, karena pergerakan ekonomi masyarakat akan semakin masif, dampak dari adanya IKN.
“Saya memberikan catatan penting ke Pemerintah, IKN Kaltim akan berbeda dengan Jakarta, IKN Kaltim nantinya tidak ada praktek perjudian dan negatif lainnya, yang akan memberikan citra buruk ke Kaltim, ini jangan sampai terjadi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Lingkar Pena (FLP) Kaltim Aris Setiawan mengharapkan, kepada anggota DPR RI AHN, bisa memperjuangkan aspirasi para penulis dan penggiat literasi Kukar, sebagai upaya persiapan menuju IKN Baru di Kaltim. Harapan besarnya Kukar akan menjadi kota Kreatif untuk skala Nasional.
“Karya penulis dan penggiat literasi Kukar sudah ada yang menjuarai sampai tingkat nasional, ini menunjukan kita siap menuju IKN, akan tetapi tetap harus mendapat dukungan dari anggota DPR RI perwakilan Kaltim, untuk berjuang bersama,” ujar Aris, yang juga sebagai Pendidik di SMAN 02 Loa Kulu.
Masukan lain, disampaikan Ketua Gerakan Literasi Kukar (GLK) Erwan Riyadi mengatakan, gerakan literasi di Kukar semakin bergeliat, minat membaca masyarakat Kukar juga sangat tinggi, namun masih ada kekurangan yang harus diselesaikan bagi pengambil kebijakan masyarakat.
“Contohnya, ada desa di Kecamatan Muara Kaman, jaraknya desa tersebut dengan kecamatan sekitar 3 jam, masyarakatnya mau membaca buku, namun bahan bacaan sangat minim di desa tersebut, diharapkan desa-desa bisa siap menyambut IKN,” pungkasnya.
