Insitekaltim, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mencatat realisasi program internet gratis di 803 desa dari target sekitar 840 desa. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperluas akses masyarakat terhadap informasi sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Capaian itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Dalam kegiatan bertema Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik tersebut, Seno memaparkan sejumlah kebijakan dan program unggulan Pemprov Kaltim. Ia menegaskan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan visi pembangunan Kaltim Menuju Generasi Emas.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang jelas mengenai kebijakan pemerintah, termasuk program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik.
Salah satu yang dipaparkan adalah Program Gratispol Pendidikan dan Kesehatan. Untuk sektor pendidikan, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran hampir Rp2,2 triliun guna membiayai pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT), mulai jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi S1, S2, dan S3.
“Program Gratispol menyasar pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan, kami mengalokasikan anggaran hampir Rp2,2 triliun mulai dari jenjang sekolah menengah hingga S1-S3 berupa pembebasan UKT,” ujar Seno.
Ia menyebutkan, program pendidikan Gratispol telah menjangkau sekitar 319 ribu penerima manfaat. Selain itu, terdapat program umrah gratis bagi marbot masjid dan layanan kesehatan gratis yang turut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah.
Di sektor ekonomi, Seno turut menjelaskan program Jospol yang diarahkan untuk mendukung hilirisasi pertanian, antara lain melalui pengembangan industri pengolahan kelapa sawit dan pakan ternak.
Sementara itu, penguatan keterbukaan informasi juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal tersebut tercermin dari peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kaltim, dari 2,91 pada 2023 menjadi 3,79 pada 2024 dengan predikat Sangat Baik.
Pemprov Kaltim juga mempertahankan predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut. Di sisi lain, jumlah sengketa informasi publik di Kaltim menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir.
Dalam uji publik tersebut, paparan Pemprov Kaltim dinilai melalui sesi panel yang melibatkan sejumlah panelis dari KI Pusat, akademisi, dan peneliti, yakni Arman Fauzi, John Fresly, serta Dian Permata.
Selain Kaltim, sejumlah pemerintah daerah dan badan publik lainnya turut mengikuti uji publik, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Tengah serta Partai Kebangkitan Bangsa.
