Insitekaltim, Samarinda – Pemadaman listrik bergilir di Kota Samarinda yang berlangsung sekitar empat bulan belum juga tuntas. Puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda kembali mendatangi kantor PLN UP3 Samarinda di Jalan Gajah Mada, Kamis, 29 oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut transparansi penyebab gangguan, penghentian pemadaman bergilir, serta kepastian kompensasi bagi pelanggan yang dirugikan.
Massa berhasil menerobos gerbang masuk dan mendesak manajemen PLN menemui mereka. HMI menyebut telah mengirimkan surat sejak Senin untuk meminta penjelasan.
Kepala Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan (PTK) HMI Cabang Samarinda Muhammad Shefa, mengatakan pemadaman berkepanjangan telah mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, rumah tangga, hingga kegiatan tempat ibadah.
“Kurang lebih empat bulan ke belakang terjadi pemadaman bergilir di Kota Samarinda dan tidak kunjung usai. Penjelasan dari PLN adalah adanya gangguan pembangkit. Tapi nyatanya sudah kurang lebih empat bulan, masalah ini tidak juga terselesaikan,” kata Shefa.
Ia menyebut pelaku usaha mengeluhkan bahan makanan yang rusak akibat pemadaman. HMI juga menerima laporan sebuah masjid di Jalan Damanhuri mengalami kerusakan genset, sementara sejumlah kegiatan perkuliahan disebut terpaksa dibatalkan karena listrik padam.
Atas kondisi tersebut, Shefa meminta PLN memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat, berkomitmen menghentikan pemadaman bergilir, dan menjelaskan bentuk kompensasi bagi pelanggan yang terdampak.
Manajer PLN UP3 Samarinda Adrian Sitompul, menemui massa dan menyampaikan permohonan maaf atas dampak pemadaman. Ia menyebut gangguan terjadi pada empat pembangkit, yakni Senipah, Indo Eka, Asam-asam, dan GBK.
“Kami sangat paham dengan adanya pemadaman ini otomatis banyak masyarakat yang dirugikan. Baik dari aktivitas yang tidak bisa berjalan, tidak bisa berpendidikan tadi, tidak bisa belajar, bahkan mungkin yang pedagang seperti tadi dibilang mungkin ada dagangan yang rusak. Untuk ini kami memang mohon maaf,” ujar Adrian.
Namun, ketika diminta menjelaskan penyebab teknis gangguan pada masing-masing pembangkit, Adrian mengatakan pihaknya perlu berkoordinasi kembali dengan bidang pembangkitan. Ia belum memberikan rincian mengenai masalah yang membuat pembangkit tersebut tidak dapat beroperasi maksimal.
Adrian juga menyampaikan rencana penambahan kapasitas pembangkit sebesar 278 megawatt (MW) dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 158 MW ditargetkan beroperasi pada November 2026, sedangkan tahap kedua sebesar 120 MW ditargetkan pada Desember 2026. Ia menyebut sekitar 45 MW telah beroperasi di Batu Licin dan Trisakti.
Meski ada penambahan kapasitas, Adrian mengakui pemadaman masih berpotensi terjadi dalam beberapa minggu ke depan karena pasokan listrik masih terbatas.
Terkait kompensasi, ia mengatakan PLN akan mengevaluasi persoalan tersebut bersama unit terkait dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Jika memang ada kompensasi diberikan, maka akan kami berikan,” kata Adrian. Namun, ia belum menyampaikan kepastian mengenai bentuk kompensasi, kriteria pelanggan yang berhak menerima, maupun waktu pelaksanaannya.
Ketua Umum HMI Cabang Samarinda Achmad Fawwaz Albani, menilai penjelasan PLN belum menjawab persoalan utama yang dituntut mahasiswa. Menurutnya, rencana penambahan kapasitas tidak menggantikan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui penyebab gangguan pembangkit.
“Kami ingin tahu bukan hanya sekadar bisa jadi ada masalah A, bisa jadi ada masalah B. Kami ingin tahu fakta lapangannya seperti apa,” tegas Fawwaz.
Ia meminta PLN membuka data teknis mengenai empat pembangkit yang disebut mengalami gangguan, termasuk menjelaskan masalah yang menyebabkan pasokan listrik tidak mencukupi. Fawwaz juga menyoroti belum adanya data mengenai besaran kerugian UMKM akibat pemadaman selama berbulan-bulan.
“Selama empat bulan ini, berapa kerugian yang Bapak hasilkan terhadap UMKM yang ada di Samarinda? Bapak enggak tahu, enggak ada datanya. Karena yang terdampak bukan Bapak, Pak, masyarakat,” ujarnya.
Fawwaz meminta PLN menjelaskan mekanisme kompensasi secara terbuka agar pelanggan mengetahui hak, persyaratan, dan proses yang dapat ditempuh. Ia juga mempertanyakan kesiapan PLN dalam mempertanggungjawabkan pelayanan kepada masyarakat selama pemadaman berlangsung.
HMI kemudian meminta pertemuan lanjutan dengan pihak PLN dan unit pembangkitan. Mereka meminta data teknis disiapkan agar penjelasan yang diberikan tidak lagi sebatas kemungkinan atau pernyataan umum.
PLN menyatakan akan mengupayakan pertemuan lanjutan pada Selasa 3 November 2026 setelah waktu Zuhur untuk membahas kondisi empat pembangkit tersebut.
