Insitekaltim, Balikpapan — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kaltim tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Laporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026 mencatat sekitar 13.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan, perlunya penguatan koordinasi lintas sektor untuk menangani dampak karhutla sekaligus mengantisipasi risiko kekeringan dan banjir akibat perubahan musim.
Diketahui, sejumlah wilayah konsentrasi partikel halus PM2,5 bahkan mencapai 10 hingga 13 kali lipat dari ambang batas mutu udara yang berlaku. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat.
Menurut Seno, penanganan dampak karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman api, tetapi juga harus disertai langkah perlindungan kesehatan hingga tingkat pelayanan dasar.
“Perlu kerja sama yang baik di tingkat OPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kesehatan masyarakat akibat karhutla ini dapat tertangani dengan baik sampai ke tingkat puskesmas,” ujarnya.
Selain dampak kesehatan, Seno menyoroti penanganan kebakaran di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas terkait.
Dalam rapat sebelumnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), koordinasi antara Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi bagian penting dalam upaya penanganan kebakaran di kawasan tersebut.
Ia berharap Kementerian Kehutanan dapat melakukan pengukuran ulang kawasan Bukit Soeharto untuk memperjelas cakupan wilayah dan kewenangan pengelolaannya. Kejelasan tersebut dinilai penting agar pemantauan serta penanganan kebakaran, khususnya di kawasan yang berada dalam kewenangan Otorita IKN, dapat berjalan lebih optimal.
Di sisi lain, dampak musim kemarau juga terlihat dari kondisi sumber air di sejumlah daerah. Berdasarkan data pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebanyak 33 titik sungai di 10 kabupaten/kota di Kaltim mengalami kekeringan.
Seno mengatakan, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah hulu Sungai Mahakam, mendapat perhatian dan bantuan sesuai kondisi di lapangan.
Memasuki periode peralihan menuju musim hujan, ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir.
Menurutnya, perubahan musim berpotensi menghadirkan ancaman bencana berbeda yang membutuhkan langkah antisipasi sejak dini.
“Koordinasi harus terus kita lakukan. Ketika mendekati musim hujan, ancaman bencana banjir juga akan ada di Kaltim. Ini memerlukan komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dan Forkopimda,” terangnya.
Penguatan koordinasi lintas sektor diharapkan dapat memastikan penanganan karhutla, dampak kekeringan, serta kesiapsiagaan menghadapi banjir berjalan terpadu.
“Dengan demikian, upaya penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada kondisi darurat, tetapi juga pada perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat di Kaltim,” pungkasnya.
