Insitekaltim, Samarinda – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) belum menunjukkan tanda mereda. Jumlah titik api yang terpantau bahkan telah mencapai lebih dari 170 titik, termasuk di sejumlah wilayah yang sebelumnya relatif jarang mengalami kebakaran.
Anggota DPRD Kaltim dapil Kukar Salehuddin mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian setelah pihaknya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar.
“Memang kondisinya saat ini justru titik api itu tidak berkurang, bahkan ada beberapa daerah yang tadinya tidak pernah kebakaran justru kebakaran,” kata Salehuddin di Samarinda, Senin, 5 Oktober 2026.
Persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kondisi cuaca dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Aktivitas pembakaran oleh masyarakat setelah hujan juga menjadi salah satu persoalan yang perlu diantisipasi.
“Informasi sampai saat ini yang kami dapatkan justru pascahujan ini masyarakat cenderung permisif melakukan proses pembakaran seperti itu,” ujarnya.
Wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kebakaran. Salehuddin menyebut sejumlah kawasan di Muara Kaman hingga wilayah yang berbatasan dengan Kutai Timur masih sulit ditangani karena akses menuju titik api terbatas.
Penanganan melalui water bombing menggunakan helikopter pun memiliki keterbatasan, terutama dari sisi frekuensi pengerahan. Kondisi ini membuat pencegahan di tingkat masyarakat dan wilayah konsesi menjadi semakin penting.
“Kalau mekanisme manual biasa enggak bisa karena memang akses ke daerah-daerah kebakaran itu agak sulit,” katanya.
Salehuddin meminta pemerintah daerah memperkuat sosialisasi dan pencegahan hingga tingkat desa. Imbauan juga dinilai perlu diarahkan kepada perusahaan pemegang konsesi agar ikut bertanggung jawab mencegah kebakaran, termasuk di wilayah sekitar areal konsesinya.
“Tanggung jawab penanggung jawab HGU, misalnya yang punya konsesi itu memang punya tanggung jawab untuk bagaimana mengamankan daerahnya maupun daerah sekitarnya, jangan sampai ada proses pembakaran,” tegasnya.
Ia menilai penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara sektoral. Pemerintah daerah perlu menggerakkan seluruh struktur pemerintahan hingga tingkat bawah untuk mencegah munculnya titik api baru.
“Ini harus lintas sektoral. Artinya komandonya memang dari pemerintah daerah, kepala daerah, kemudian mengaktivasi semua level struktur pemerintahan sampai ke bawah-bawah,” ucap Salehuddin.
Dampak karhutla kini juga mulai terasa pada kualitas udara. Salehuddin mengatakan secara kasat mata kondisi udara di sejumlah wilayah Kukar terlihat lebih pekat dibanding sebelumnya.
Di Tenggarong yang merupakan ibu kota Kukar, kabut asap disebut mulai kembali terlihat. Kondisi tersebut turut berdampak pada aktivitas anak-anak dan kegiatan luar ruang di lingkungan sekolah.
“Sekarang ibu kota kabupatennya kayak Tenggarong sekarang bahkan sudah kembali lagi anak pakai masker,” katanya.
Sejumlah kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di luar sekolah juga mulai terdampak. Kegiatan yang mengharuskan siswa berada di luar ruangan, termasuk aktivitas kepramukaan, menjadi perhatian di tengah memburuknya kondisi udara.
