Insitekaltim, Jakarta – Luka akibat gempa tak selalu terlihat. Ketika patah tulang dan luka fisik mulai mendapat perawatan, masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi persoalan lain yang tak kalah penting, yakni trauma dan tekanan psikologis.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dalam penanganan pascagempa di NTT. Sebanyak 160 Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Batch 2 diberangkatkan pada Senin, 7 September 2026 untuk memperkuat layanan kesehatan, dengan fokus lebih besar pada pemulihan psikososial dan kesehatan mental masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya mengatakan, penugasan kali ini memiliki pendekatan berbeda dibandingkan tahap sebelumnya. Tenaga kesehatan akan membantu masyarakat menghadapi dampak psikologis yang muncul setelah mengalami bencana.
“Pendekatannya agak berbeda karena ini lebih kepada psikososial, bagaimana kita memberangkatkan tenaga-tenaga yang memberikan kesehatan mental bagi masyarakat di daerah Flores,” ungkap Sumarjaya.
Sebanyak 160 TCK tersebut akan ditempatkan di empat kabupaten, yakni Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Mereka akan memberikan pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit lapangan.
Saat ini terdapat dua rumah sakit lapangan yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat terdampak gempa, masing-masing berada di Ruteng dan Ngada.
Menurut Sumarjaya, kebutuhan pemulihan psikososial muncul karena bencana tidak hanya menyebabkan cedera fisik. Kehilangan harta benda, rumah, hingga pengalaman menghadapi gempa dapat meninggalkan tekanan psikologis, terutama bagi anak-anak.
“Untuk saat ini, itu adalah lebih kepada psikososial, bagaimana memberikan edukasi, komunikasi kepada masyarakat terdampak,” katanya.
Dokter umum TCK Shaldy Syifa Azzahri mengatakan, pemulihan pascagempa perlu melihat kondisi masyarakat secara menyeluruh. Setelah penanganan fisik dilakukan, aspek psikologis juga perlu mendapat perhatian agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan setelah bencana.
“Ini bukan lagi hanya memperbaiki kesehatan dari fisiknya saja, tapi juga kita harus membantu untuk memulihkan kesehatan psikologisnya juga,” ujarnya.
Shaldy menambahkan, tenaga kesehatan juga perlu mempersiapkan kondisi fisik dan mental sebelum terjun ke wilayah bencana. Peralatan serta bahan kesehatan disiapkan untuk mendukung pelayanan selama masa penugasan.
Bagi Rayhendra Hanif, penugasan ke NTT juga memiliki alasan personal. Dokter umum TCK asal Padang tersebut pernah mengalami gempa di daerah asalnya pada 2009 ketika masih duduk di sekolah dasar. Pengalaman itu mendorongnya ikut membantu masyarakat NTT yang menghadapi bencana serupa.
“Saya dulu dari Padang tahun 2009 itu juga sudah pernah gempa. Jadi hati saya juga tergerak untuk pergi ke NTT karena kondisinya mirip, sama-sama gempa,” ungkapnya.
Selain layanan psikososial, TCK turut membantu perawatan pasien pascaoperasi. Kemenkes sebelumnya telah mengerahkan dokter spesialis, termasuk ortopedi dan bedah, untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan operasi.
Kemenkes juga memperkuat surveilans kesehatan untuk mendeteksi potensi penyakit menular dan mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun wabah pascabencana.
Penugasan TCK berlangsung selama 14 hari sesuai standar WHO dan mengikuti masa tanggap darurat yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT hingga 12 September 2026, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
