Insitekaltim, Samarinda – Realisasi program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda terhambat pada paruh pertama tahun anggaran 2026.
Angka serapan anggaran instansi ini, baik dari aspek pengerjaan fisik maupun nominal keuangan, tercatat masih berada di bawah 30 persen. Lambatnya eksekusi disinyalir akibat proses lelang yang baru berjalan menyusul belum pastinya alokasi dana dari pemerintah pusat.
Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda Arie Wibowo memaparkan adanya kendala sinkronisasi fiskal yang membuat pemerintah daerah harus berulang kali melakukan penyesuaian koordinasi dengan pusat.
“Saat ini kami di legislatif maupun teman-teman eksekutif di Pemkot terus berkoordinasi secara intensif terkait kepastian plafon anggaran dari pemerintah pusat. Karena nominal pastinya belum klir, proses lelang komoditas baru bisa berjalan sekitar bulan lalu dan bulan ini,” urai Arie Wibowo, saat ditemui di Ruangannya Kamis, 9 Juli 2026.
“Dinamika inilah yang membuat serapan anggaran di awal tahun cenderung minim, dan kami bisa memahami kendala teknis tersebut,” lanjutnya.
Di tengah minimnya serapan anggaran berjalan, Dinas PUPR Samarinda juga dihadapkan pada kewajiban finansial tahun lalu yang belum selesai.
Berdasarkan data evaluasi internal, seluruh program fisik tahun anggaran 2025 diklaim telah rampung secara operasional di lapangan. Kendati demikian, laporan administrasi menunjukkan adanya penundaan pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor pelaksana.
Arie Wibowo menyebut persoalan ini sebagai kewajiban daerah yang pemenuhannya mutlak menjadi fokus penyelesaian Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pada tahun ini.
“Pekerjaan fisik tahun 2025 sebenarnya sudah rampung total, tinggal tanggung jawab sisa pembayaran dari Pemkot yang harus dituntaskan,” kata Arie
Legislator Golkar ini mengapresiasi keterbukaan data yang disajikan Dinas PUPR dalam pertemuan kali ini. Sinergi ini dinilai krusial agar legislatif memiliki basis data yang kuat, baik untuk menyusun proyeksi anggaran tahun 2027 bersama Banggar maupun saat menjawab langsung pertanyaan masyarakat terkait arah pembangunan kota.
