Insitekaltim, Samarinda – Usai dilantik Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudi Mas’ud, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Ririn Sari Dewi langsung mematok sejumlah prioritas.
Selain mempercepat serapan anggaran, Ririn menegaskan penguatan komunikasi publik, literasi digital, hingga sinergi dengan media menjadi fokus utama yang akan dijalankan.
Berbekal pengalaman memimpin Dikominfo Kota Bontang, Ririn mengaku, tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan tugas barunya di tingkat provinsi.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini yaitu memastikan informasi pemerintah tersampaikan secara cepat dan akurat di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
“Utamanya, tentu percepatan anggaran. Kemudian kita fokus menjalankan program-program unggulan Pak Gubernur, sekaligus memperkuat komunikasi publik,” ujar Ririn kepada media di Samarinda, Senin, 29 Juni 2026.
Ia menilai, penyebaran hoaks dan disinformasi harus direspons lebih cepat agar tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan masyarakat. Karena itu, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) akan diperkuat sehingga setiap isu yang berkembang dapat ditangani secara cepat dan terintegrasi.
“Jangan sampai ketika muncul hoaks ada jeda yang terlalu lama untuk memberikan klarifikasi hingga akhirnya menjadi viral. Itu yang akan kita perkuat melalui sinergi antar-SKPD,” katanya.
Ririn menegaskan, pentingnya mempererat kemitraan dengan media massa sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, hubungan komunikasi dan koordinasi dengan media, baik media daring maupun media cetak, perlu terus ditingkatkan agar penyebaran informasi pembangunan berjalan efektif.
Di sisi lain, Diskominfo Kaltim juga akan terus menggenjot cakupan internet dalam program Gratispol yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim.
Pelaksanaan program tersebut, kata Ririn, membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah pusat yang memiliki program penyediaan internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta dukungan pemerintah kabupaten dan kota.
“Apalagi kondisi fiskal saat ini, sehingga kita harus banyak berkolaborasi agar program tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menyoroti, pentingnya penguatan keterbukaan informasi publik. Pengalaman membawa Kota Bontang meraih prestasi dalam keterbukaan informasi akan menjadi modal untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di tingkat provinsi.
Menurutnya, tantangan keterbukaan informasi saat ini jauh lebih kompleks dibanding beberapa tahun lalu karena perkembangan media sosial yang begitu cepat.
Oleh sebab itu, penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah akan menjadi perhatian khusus agar informasi publik dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait kerja sama media, Ririn memastikan Diskominfo Kaltim tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur yang telah berlaku sejak 2024.
Namun, regulasi tersebut akan dievaluasi untuk menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan dunia media saat ini.
