Insitekaltim, Samarinda – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada kuartal I 2026 mengalami perlambatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Kaltim terkontraksi 2,99 persen dibandingkan kuartal IV 2025.
Kondisi ini menjadi sinyal bahwa perekonomian daerah masih sangat bergantung pada sektor-sektor tertentu, terutama industri ekstraktif.
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Arief Murdiyatno menilai, kondisi tersebut harus dibaca sebagai tantangan sekaligus momentum untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi baru di luar pertambangan.
Perlambatan ekonomi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dunia usaha, perbankan, lembaga keuangan, hingga komunitas bisnis harus ikut mengambil peran dalam menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru.
“BPS mencatat pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita turun 2,99 persen dibanding kuartal IV tahun 2025. Ini tantangan sekaligus peluang bagi kita semua untuk bersama-sama menggerakkan perekonomian agar tumbuh lebih baik pada kuartal berikutnya,” kata Arief usai menghadiri pelantikan Pengurus Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kaltim periode 2025-2030 di Hotel Claro Pandurata Samarinda, Rabu, 17 Juni 2026.
Kondisi fiskal daerah saat ini tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya. Di sisi lain, sejumlah faktor eksternal juga ikut memberi tekanan, mulai dari kebijakan sektor pertambangan, ekspor, hingga dinamika ekonomi global.
Karena itu, Pemprov Kaltim mulai mendorong transformasi ekonomi secara bertahap dari sektor ekstraktif menuju sektor produktif yang memiliki nilai tambah lebih besar bagi masyarakat.
Salah satu sektor yang dinilai menjanjikan adalah ekonomi kreatif, kontribusi ekonomi kreatif terhadap perputaran ekonomi daerah sudah mencapai sekitar 5,6 persen dan berpotensi terus berkembang apabila mendapat dukungan serius.
“Kita ingin melakukan transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju sektor yang lebih berkelanjutan. Ekonomi kreatif salah satunya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan,” ujarnya.
Arief juga mengingatkan agar pelaku usaha lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya pembangunan dan masuknya investasi ke Kaltim, terutama dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jangan sampai peluang ekonomi yang ada hanya dinikmati pihak tertentu, sementara pengusaha daerah hanya menjadi penonton. Pengusaha lokal harus menjadi bagian dari perjalanan pembangunan ini,” tegasnya.
Selin itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menilai kehadiran HIPKA dapat menjadi salah satu kekuatan baru dalam menopang perekonomian daerah yang saat ini sedang menghadapi tekanan.
Kontraksi ekonomi yang terjadi secara nasional maupun daerah membutuhkan keterlibatan lebih besar dari kalangan pengusaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak.
“Situasi ekonomi saat ini memang tidak mudah. Kontraksi ekonomi cukup tinggi sehingga kita berharap organisasi seperti HIPKA bisa ikut berkontribusi mendorong dunia usaha dan membantu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Latar belakang kaderisasi yang dimiliki anggota HIPKA menjadi modal penting untuk membangun kolaborasi yang lebih luas antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.
Ia berharap HIPKA tidak hanya menjadi wadah silaturahmi pengusaha, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan program konkret yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja serta penguatan ekonomi lokal.
“Target pertumbuhan ekonomi tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah. Dunia usaha harus ikut mengambil peran dan menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.
