Insitekaltim, Samarinda – Aksi unjuk rasa mahasiswa kembali berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Gajah Mada, pada Selasa, 21 April 2026.
Dalam aksi tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Unmul) turut menyuarakan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan DPRD Kaltim.
Ketua BEM FISIP Unmul Rossa Tri Rahmawati Bahri menjelaskan, terdapat tiga poin utama tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
“Jadi pertama, poin tuntutannya ada tiga. Itu sudah tertuju hari ini ke pemprov dan juga ke DPRD selaku legislatif,” ujarnya.
Ia merinci, tuntutan pertama adalah mendesak evaluasi total terhadap kinerja Pemprov Kaltim. Kedua, mahasiswa menuntut agar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dihentikan segera di wilayah Kaltim. Sementara tuntutan ketiga, ditujukan kepada DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan menyeluruh.
“Yang ketiga, itu adalah menuntut hari ini DPRD khususnya yang mempunyai fungsi pengawasan untuk melakukan pengawasan secara maksimal dan total,” lanjutnya.
Meski sempat melakukan audiensi dengan pihak DPRD, Rossa mengaku belum merasa puas dengan hasil yang diperoleh.
Ia menilai kehadiran pimpinan DPRD menjadi hal penting dalam pengambilan keputusan.
“Kalau saya pribadi, nggak puas. Karena satu, pimpinan DPRD nggak keluar. Kedua, yang menandatangani hari ini adalah perwakilan-perwakilan. Sedangkan di DPRD perlu keputusan mutlak itu terutama yang paling penting adalah Ketua DPRD itu sendiri,” tegasnya.
Kekecewaan tersebut juga dipicu oleh tidak hadirnya Ketua DPRD secara langsung saat aksi berlangsung. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya respons terhadap aspirasi mahasiswa yang disampaikan secara terbuka.
Lebih lanjut, aksi yang digelar di depan Kantor Gubernur ini memiliki tujuan utama yakni, untuk membuka ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
Ia menyinggung aksi sebelumnya pada 23 Februari lalu sebagai pembanding, di mana mahasiswa juga menuntut untuk dapat bertemu langsung dengan pihak terkait.
“Goals-nya adalah seperti aksi 23 Februari kemarin, kita mau ditemuin, kita mau dialog bahwa hari ini justru tidak berkurang tapi kian bertambah permasalahan-permasalahan yang ada di Kaltim,” jelasnya.
Harapan terbesar mahasiswa adalah dapat didengarkan secara langsung oleh pemerintah sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
“Jadi harapan kami besar bisa ditemui karena satu-satunya hari ini goals kami ya kami ingin didengarkan sebagai bentuk kami penyampaian aspirasi,” pungkasnya.
