Insitekaltim, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pijakan strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Rudy usai menerima LHP atas Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2025 dari BPK Perwakilan Provinsi Kaltim di Auditorium Nusantara Kantor BPK Kaltim pada Senin, 22 Desember 2025.
Menurut Gubernur, pemeriksaan yang dilakukan BPK bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas program pemerintah, efisiensi penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“LHP ini harus dimaknai sebagai bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola pemerintahan. Bukan hanya melihat temuan, tetapi bagaimana kita menindaklanjuti dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” tegas Harum.
Ia menilai, tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan ekspektasi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut birokrasi bekerja lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kunci utama. Kepercayaan masyarakat lahir dari proses yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Gubernur Rudy juga mengajak seluruh kepala daerah, pimpinan perangkat daerah, serta jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai panduan dalam memperkuat budaya kerja yang taat aturan dan berorientasi pada hasil.
“Budaya kerja yang transparan dan profesional harus terus diperkuat agar setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Gubernur berharap, LHP atas Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2025 dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya publik, sejalan dengan komitmen reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Benua Etam.