Insitekaltim, Samarinda — Mewakili Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan Jawaban Pemerintah Provinsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Penjelasan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian itu berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-46 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Karangpaci Samarinda pada Ahad, 30 November 2025.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua III, Yenni Eviliana, serta dihadiri sedikitnya 34 anggota DPRD, jajaran asisten, staf ahli gubernur, pimpinan perangkat daerah Pemprov Kaltim, serta perwakilan instansi vertikal.
Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi terhadap perhatian fraksi-fraksi yang telah menyoroti berbagai aspek penting dalam penyusunan APBD 2026.
“Masukan dan perhatian dari seluruh fraksi DPRD Kaltim menjadi dasar bagi kami untuk memperbaiki dan memperkuat kualitas penyusunan APBD 2026. Pemerintah Provinsi berkomitmen menjaga transparansi, efisiensi, serta kesinambungan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim,” ujar Sri Wahyuni di hadapan peserta rapat.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah poin strategis yang menjadi sorotan fraksi mulai dari peningkatan pendapatan daerah, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga keseimbangan anggaran untuk pembangunan infrastruktur telah menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kami memahami pentingnya memastikan seluruh program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap tanggapan fraksi kami tindak lanjuti melalui perbaikan perencanaan dan penajaman program prioritas,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting agar APBD 2026 dapat disusun secara lebih tepat sasaran.
“DPRD akan terus mengawal proses pembahasan APBD ini agar sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat Kaltim. Sinergi harus tetap dijaga,” ujar Ekti.
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu rangkaian penting dalam pembahasan APBD 2026 sebelum masuk ke tahap finalisasi.
Setelah jawaban pemerintah disampaikan, DPRD Kaltim bersama Pemprov akan melanjutkan pembahasan pada tingkat komisi dan Banggar untuk memastikan seluruh program yang diusulkan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat.