Insitekaltim, Samarinda – Akses jalan penghubung antara Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi sorotan dalam laporan hasil reses Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam rapat paripurna ke 28 pada Senin 4 Agustus 2025 juru bicara fraksi Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan bahwa kondisi jalan di wilayah barat Kaltim tersebut masih sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian segera dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Jalan penghubung antara Kutai Barat dan Mahakam Ulu kondisinya cukup memprihatinkan. Baik jalan provinsi maupun nasional perlu percepatan perbaikan dan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, buruknya kondisi jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat dan barang, tetapi juga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang berada di bagian barat daya provinsi memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun potensi itu terhambat karena tidak didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai.
“Rakyat sudah lama bersuara. Mereka ingin merasakan akses yang layak dan cepat, terutama untuk distribusi hasil bumi dan akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan,” tambahnya.
Selama masa reses pada 1–8 Juli 2025, anggota Fraksi Gerindra turun langsung ke enam daerah pemilihan di Kalimantan Timur. Salah satu aspirasi dominan yang diterima adalah permintaan pembangunan dan peningkatan jalan, termasuk jembatan penghubung dan perbaikan akses jalan usaha tani.
Jalan provinsi yang menghubungkan Kutai Barat dengan Mahulu disebut menjadi kebutuhan mendesak, karena juga akan menjadi akses penyangga wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Salah satu tantangan utama adalah konektivitas. Saat daerah lain bersiap menyambut IKN, masyarakat Mahulu justru masih harus menempuh jalur darat yang sulit dan membahayakan,” kata Sabaruddin.
Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya pemerintah provinsi melakukan pendekatan lebih aktif kepada pemerintah pusat. Menurut mereka, percepatan pembangunan jalan nasional dan provinsi di wilayah-wilayah seperti Kutai Barat–Mahulu tidak bisa hanya bergantung pada APBD provinsi, tetapi juga membutuhkan intervensi APBN.
Selain infrastruktur jalan, laporan hasil reses Fraksi Gerindra juga mencatat berbagai aspirasi dari masyarakat di bidang lain. Di bidang pendidikan, banyak warga masih belum memahami secara jelas program Gratispol dari Pemprov Kaltim.
Di bidang kesehatan, mereka menyoroti akses terbatas ke Puskesmas dan layanan kesehatan di wilayah terpencil. Sedangkan di sektor pertanian, warga meminta program bantuan alat dan bibit, saluran irigasi, serta pelatihan peningkatan kapasitas petani.
“Kami mendorong adanya peta jalan pembangunan yang berpihak pada masyarakat pedalaman dan perbatasan. Kutai Barat dan Mahulu termasuk yang perlu prioritas khusus,” tegasnya.
Gerindra juga menyinggung pentingnya kemandirian pangan bagi Kalimantan Timur sebagai penyangga IKN. Dikatakan bahwa pertumbuhan populasi akibat pembangunan IKN akan berdampak langsung pada lonjakan kebutuhan pangan.
“Kaltim tidak boleh terus bergantung pada suplai pangan dari luar. Petani kita harus diberdayakan, dan itu hanya bisa terjadi jika akses jalannya dibenahi,” ujarnya.
Laporan Fraksi Gerindra itu pun diserahkan sebagai bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk disinkronkan dengan agenda Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Fraksi Gerindra menekankan bahwa semua aspirasi yang dikumpulkan bukan hanya menjadi catatan, tetapi harus ditindaklanjuti oleh eksekutif dengan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
“Kami di Fraksi Gerindra akan terus mengawal agar hasil reses ini benar-benar menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah,” tutup Sabaruddin.