Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kalimantan Timur menyampaikan laporan hasil kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 dengan menjaring sebanyak 249 usulan masyarakat dari tiga daerah pemilihan (dapil). Aspirasi masyarakat paling banyak berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, serta kebutuhan mendesak di bidang kesehatan dan pertanian.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Demokrat–PPP Nurhadi Saputra menyampaikan laporan resmi dalam sidang paripurna, bahwa kegiatan reses dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif DPRD, serta Peraturan Tata Tertib DPRD Kaltim Nomor 1 Tahun 2025.
“Reses adalah kewajiban anggota dewan untuk turun langsung menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen. Pelaksanaannya didanai oleh anggaran resmi negara,” ujar Nurhadi saat membacakan laporan, Senin 4 Agustus 2025.
Kegiatan reses tersebut dilaksanakan selama 8 hari, mulai 1 hingga 8 Juni 2025, dan mencakup kunjungan ke 12 kecamatan, 28 desa dan kelurahan di 4 kabupaten/kota. Wilayah cakupan reses terbagi ke dalam tiga dapil, yakni Dapil 2 (Kota Balikpapan), Dapil 3 (Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara), dan Dapil 6 (Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau).
Dari total aspirasi yang dihimpun, 151 usulan berasal dari kelompok infrastruktur, mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, saluran irigasi, rumah ibadah, rumah sakit, dan penyediaan air bersih.
“Kami mencatat permintaan mendesak seperti pembangunan SMA/SMK di beberapa wilayah, pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur dan Muara Wahau, serta pelebaran Jalan Mulawarman yang menjadi akses ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman,” kata Nurhadi.
Selain itu, 31 usulan masuk dalam bidang pendidikan, seperti perbaikan sekolah, ketersediaan listrik dan mebel, serta klarifikasi soal program bantuan pendidikan Gratispol yang belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat.
“Banyak orang tua dan mahasiswa belum memahami perbedaan antara program beasiswa lama dengan program gratis pol. Ini menimbulkan kebingungan, terutama bagi mahasiswa semester lanjut,” jelasnya.
Kelompok aspirasi lain mencakup 11 usulan bidang kesehatan dan 20 usulan sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan. Masyarakat meminta bantuan alat pertanian, bibit, pupuk, pelatihan, perahu fiber, hingga bantuan modal untuk petani dan nelayan.
Sisanya, 36 usulan mencakup sektor sosial, lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti bantuan UMKM.
Nurhadi mengingatkan agar setiap usulan yang masuk dapat dikawal dengan baik oleh pihak eksekutif dan tidak serta merta ditolak hanya karena persoalan administrasi.
“Jika ada usulan yang dikembalikan karena persoalan administratif, kami harap bisa dikomunikasikan terlebih dahulu kepada anggota yang mengusulkan. Jangan langsung dibatalkan sepihak,” tegasnya.
