Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyatakan komitmen penuh untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten dan kota.
Dukungan ini ditegaskan oleh Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud saat menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr Dadan di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 8 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan gizi masyarakat.
“Kami siap mengawal BGN agar SPPG bisa berjalan dengan baik di Kaltim. Saya sangat setuju dengan program Bapak Presiden ini. Menurut saya ini luar biasa dan saya cocok sekali,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.
Meski demikian, Gubernur juga menyampaikan bahwa kondisi geografis Kaltim yang luas dan beragam menjadi tantangan tersendiri. Dengan wilayah seluas 127.000 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 4,1 juta jiwa, beberapa daerah di Kaltim masih sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur.
“Wilayah pedalaman dan pesisir seperti Sepatin, Tani Baru, dan Muara Pantuan di Kutai Kartanegara menjadi contoh tantangan distribusi program. Jumlah sekolah pun terbatas, terutama di jenjang SMP dan SMA,” jelasnya.
Gubernur juga menyinggung perlunya standar pelaksanaan SPPG yang fleksibel di wilayah-wilayah dengan keterbatasan tersebut. Ia berharap model pelaksanaan bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah tanpa mengurangi kualitas layanan.
Ia juga berencana untuk segera mengundang para bupati dan wali kota guna membahas kesiapan daerah, termasuk pemilihan lokasi dan home base SPPG agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dr Dadan menjelaskan bahwa pihaknya akan membangun sedikitnya tiga SPPG di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Secara nasional, total 350 unit SPPG akan dibangun di Kaltim. Masing-masing satuan akan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar per tahun.
“SPPG akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Fungsinya tidak hanya memasak dan menyediakan makanan bergizi sesuai standar nasional, tetapi juga memastikan distribusi kepada masyarakat penerima manfaat berjalan lancar,” jelas Dr Dadan.
Setiap SPPG akan dikelola oleh tiga personel inti, yaitu kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Selain itu, akan disiapkan sekitar 50 relawan untuk membantu operasional harian. Kepala satuan berasal dari pusat, sementara ahli gizi dan akuntan direkrut dari tenaga lokal yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Secara nasional, program ini diperkirakan akan menyerap sekitar 30.000 tenaga kerja, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah.
Gubernur Rudy Mas’ud menilai, program ini akan membawa dampak ganda bagi Kalimantan Timur. Selain meningkatkan gizi masyarakat, aktivitas SPPG juga diproyeksikan akan menggerakkan ekonomi lokal karena berhubungan langsung dengan petani, peternak, nelayan, dan pedagang.
“Kegiatan SPPG akan membutuhkan pasokan beras, sayur mayur, telur, ayam, ikan, dan bahan pangan lainnya. Artinya, akan ada aliran ekonomi yang besar masuk ke desa-desa. Ini juga akan membantu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Administrasi Pembangunan Ujang Rachmat, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim. Seluruh pihak menyatakan kesiapan mendukung program ini dan memastikan implementasinya berjalan efektif sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri