Insitekaltim, Samarinda – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi optimistis bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki potensi besar untuk mendorong Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025 yang digelar di Plenary Hall Convention Center Samarinda, Selasa 8 Juli 2025.
Budi Arie menyebut koperasi sebagai perwujudan nyata ideologi ekonomi bangsa yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat, termasuk PKK, harus terlibat aktif dalam memperkuat gerakan koperasi di seluruh wilayah Indonesia.
“Oleh karena itu, masyarakat dan koperasi perlu selalu dijalankan pada seluruh lapisan masyarakat, terutama dan khususnya kepada seluruh anggota kelompok PKK untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Budi Arie.
Berdasarkan data 2024, jumlah koperasi aktif di Indonesia tercatat sebanyak 131.617 unit dengan total anggota 29,8 juta orang. Namun, total aset koperasi yang baru mencapai Rp298 triliun dinilai masih jauh dari potensi maksimal.
“Ini masih jauh, karena kalau kita negara Pancasila, nilai itu harusnya jauh lebih besar lagi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga menekankan pentingnya peran PKK dalam mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap PKK bisa menjadi motor penggerak utama di tingkat desa, terutama dalam memberdayakan ekonomi keluarga.
“Seluruh koperasi desa akan menjadi motor pergerakan ekonomi di desa. Karena itu, peran perempuan menjadi semakin penting,” jelasnya. “Saya yakin adanya kopdes ini dapat memberikan manfaat pada ibu-ibu di daerah,” sambung Budi.
Menariknya, dari total anggota koperasi di Indonesia, 49 persen di antaranya adalah perempuan. Begitu juga dengan karyawan koperasi, 38 persen merupakan perempuan. Namun, ia menyoroti masih rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis di koperasi.
“Hingga saat ini, baru 20 persen perempuan yang menduduki posisi manajerial level atas dan 22 persen di level menengah. Ini harus terus kita dorong agar perempuan tidak hanya berperan di operasional, tapi juga di tingkat pengambil keputusan,” ucap Budi.
Selain itu, terdapat lebih dari 10 ribu koperasi perempuan yang aktif di Indonesia, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Timur dan banyak juga di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Jumlah koperasi perempuan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar, dan PKK bisa memainkan peran penting dalam memperluas gerakan ini,” tambahnya.
Melalui Rakernas X PKK ini, Budi berharap lahir lebih banyak inisiatif dan kolaborasi nyata antara PKK dan pemerintah daerah dalam mendukung program kopdes di seluruh Indonesia.
“Kalau semua bergerak bersama, saya yakin ekonomi desa bisa bangkit lebih cepat dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat signifikan,” tutup Budi.
