
Insitekaltim, Samarinda – Janji PT Pertamina Patra Niaga untuk membuka bengkel gratis bagi masyarakat Kalimantan Timur yang kendaraannya rusak akibat bahan bakar minyak (BBM) bermasalah, kini menuai kritik tajam.
Komitmen yang sebelumnya dilontarkan dalam forum resmi bersama DPRD Kaltim itu dinilai tak lebih dari sekadar wacana, tanpa realisasi di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menilai Pertamina tidak menunjukkan keseriusan dalam menepati janjinya. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada 9 April 2025 lalu, pihak Pertamina menyatakan akan menunjuk bengkel resmi di setiap kabupaten dan kota sebagai lokasi perbaikan gratis.
Namun, hingga akhir Mei ini, tidak ada kejelasan mengenai titik layanan tersebut, apalagi sosialisasi kepada masyarakat.
“Dalam rapat mereka sampaikan akan menyediakan bengkel di tiap dealer resmi, tapi sampai sekarang tidak ada informasi lanjutan, tidak ada laporan ke DPRD, tidak ada yang bisa dicek masyarakat,” ujar Fahruddin yang akrab disapa Ayub.
Ayub bahkan telah mencoba mengonfirmasi langsung kepada pihak Pertamina melalui pesan WhatsApp. Namun, jawaban yang diterimanya hanyalah bahwa proses tersebut masih berlangsung. Bagi Ayub, respons seperti itu memperlihatkan lemahnya komitmen Pertamina dalam menangani persoalan yang langsung berdampak pada masyarakat luas.
“Saya pernah hubungi langsung, tapi jawabannya klise, masih proses. Ini bukan soal waktu, ini soal tanggung jawab dan transparansi. Kalau belum siap, jangan janji,” ujarnya lagi.
Kritik yang dilontarkan Ayub tidak berhenti di situ. Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Pertamina di wilayah Kalimantan Timur. Bahkan, bila perlu, pihaknya akan merekomendasikan pergantian jajaran pimpinan sebagai bentuk tekanan politik agar Pertamina tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Kita akan buat rekomendasi kepada pusat agar menggantikan manajemen serta pimpinan Pertamina yang di Kalimantan Tmur ,” tegas Ayub.
Sebelumnya, dalam pernyataan resmi pada RDP lalu, Region Manager Retail Sales Kalimantan, Addieb Arselen, sempat menyampaikan bahwa Pertamina akan menunjuk satu bengkel di setiap kabupaten/kota untuk memberikan layanan pemeriksaan dan perbaikan kendaraan yang terdampak. Namun, hingga kini, informasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan program itu tak kunjung dirilis ke publik.
Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu berharap Pertamina segera menunjukkan itikad baik dengan menepati komitmennya secara terbuka dan terstruktur.
Ia menilai bahwa keterbukaan informasi dan pelaksanaan teknis layanan bengkel gratis merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial perusahaan kepada konsumen yang telah dirugikan.