Insitekaltim, Samarinda – Ribuan keluarga di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi persoalan mendasar yaitu rumah layak huni yang belum tersedia. Dalam perayaan HUT ke-53 Real Estate Indonesia (REI) yang digelar di Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 15 Mei 2025, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengangkat isu ini sebagai sorotan utama dalam paparannya terkait Program Gratispol.
“Kaltim masih banyak perlu perumahan layak huni untuk masyarakat,” ujarnya saat wawancara. Ia menyampaikan, luas wilayah Kaltim yang mencapai 127.347 kilometer persegi menyimpan banyak area kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perumahan.
Wagub menyebut peluang investasi di sektor perumahan sangat besar karena banyaknya kebutuhan dan rendahnya realisasi pembangunan. Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan, dari 300 ribu rumah tidak layak huni di Kaltim, baru 26 ribu unit yang telah dibangun, dan laju pembangunan hanya sekitar 4 ribu unit per tahun.
“Potensi untuk pengembang sangat besar di sini. Ini kesempatan sekaligus tantangan,” ujar Joko Suranto.
Dari sisi demografi, data proyeksi BPS tahun 2025 mencatat populasi Kaltim mencapai 4.267.600 jiwa, terdiri dari 2.204.410 laki-laki dan 2.063.190 perempuan. Angka ini diprediksi akan melonjak menjadi 6,5 juta jiwa pada tahun 2045.
Secara makro, ekonomi Kaltim cukup stabil. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2024 tercatat 6,17 persen, tingkat pengangguran berada di 5,14 persen, tingkat kemiskinan 5,78 persen, dan nilai PDRB sebesar Rp 858,4 triliun. PDRB per kapita sebesar Rp 212,18 juta menjadikan Kaltim peringkat kedua nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim berada di angka 78,79, peringkat ketiga secara nasional.
Namun, backlog perumahan masih tinggi di hampir seluruh daerah. Kota Samarinda mencatat angka tertinggi, yaitu 124.578 unit kekurangan kepemilikan rumah dan 51.069 unit penghunian. Kutai Kartanegara mencatat 34.101 unit (kepemilikan) dan 85.032 unit (penghunian), sedangkan Kutai Timur mencatat 41.538 unit (kepemilikan) dan 11.615 unit (penghunian).
Kota Balikpapan mencatat 27.365 unit (kepemilikan) dan 24.931 unit (penghunian), diikuti Bontang 11.993 dan 23.585 unit. Di tingkat kabupaten, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, PPU, dan Paser juga menghadapi kekurangan signifikan baik dalam kepemilikan maupun penghunian.
Program Gratispol diluncurkan untuk meringankan beban administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah. Program ini dianggap sebagai langkah awal untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian.
“Program ini bukan sekadar bantuan, tapi pintu awal untuk membuka kolaborasi lebih luas antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha,” jelas Seno Aji.
Sejalan dengan kebutuhan hunian, potensi kolaborasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan wilayah Kalimantan Timur turut disoroti. Dalam peta rencana kerja sama, sektor industri, logistik, energi, pendidikan, dan pertanian menjadi area prioritas. Kawasan Industri Kariangau (Balikpapan), KI Buluminung (PPU), dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kutai Timur) akan dioptimalkan bersama.
Rencana kerja sama juga mencakup pengembangan smart grid dan distribusi energi, pembangunan infrastruktur pendidikan vokasi untuk tenaga kerja lokal, hingga dukungan pertanian dan ketahanan pangan melalui perbaikan irigasi dan fasilitas produksi.
Sektor lingkungan hidup pun tak luput dari perhatian, dengan agenda perlindungan hutan lindung Sungai Wain, kawasan ekosistem Teluk Balikpapan dan Sungai Mahakam. Sistem pengelolaan air dan infrastruktur pendukung di daerah mitra seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bendungan Batu Lepek juga akan diperkuat.
Dengan banyaknya peluang dan keterbukaan terhadap sinergi, Kaltim menanti langkah konkret dari para pengembang untuk menjawab kebutuhan papan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
