Insitekaltim, Kukar – Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang yang terus berlangsung, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Kepada awak media, Senin 14 April 2025, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menyebut ketergantungan besar terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) membuat kondisi fiskal daerah sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global. Pasalnya, lebih dari 64 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar bersumber dari DBH, yang mayoritas berasal dari ekspor migas, batu bara, dan hasil tambang lainnya.
“Kalau sampai ekonomi global terguncang akibat perang dagang, maka sangat mungkin berdampak langsung pada penerimaan daerah kita. Dari total Rp12 triliun APBD Kukar, sekitar 60 persen belum tersalurkan karena bergantung pada kondisi ekonomi global,” kata Sunggono usai memimpin Apel Pagi dan Halal Bihalal seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di halaman Kantor Bupati Kukar.
Menurutnya perang dagang antarnegara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok belakangan ini telah memicu ketidakstabilan pasar internasional, termasuk harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti minyak dan batu bara. Hal ini secara langsung memengaruhi pendapatan negara dan, secara tidak langsung, DBH yang menjadi andalan banyak daerah, termasuk Kukar.
Menghadapi situasi ini, Sunggono menegaskan pentingnya melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah. Konkret penerapannya dengan cara memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.
“Saya sarankan agar kita lebih fokus untuk memaksimalkan PAD. Potensinya cukup besar, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah. Di antaranya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pajak-pajak lainnya,” ujarnya.
Sunggono mengajak seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar untuk menjadi pionir dalam upaya edukasi dan peningkatan kesadaran pajak di masyarakat. ASN juga memiliki peran strategis karena banyak di antaranya adalah tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh sosial cukup besar di masyarakat.
“Saya berharap ASN bisa menjadi pelopor dalam memberikan contoh dan mengajak masyarakat membayar pajak. Jumlah ASN dan non-ASN kita besar, dan mereka punya posisi strategis di tengah masyarakat,” katanya.
Hal ini dianggap sebagai langkah awal membangun ketahanan ekonomi daerah dari dalam, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal yang tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah. Dengan memaksimalkan potensi lokal dan memperkuat partisipasi masyarakat, Sekda Sunggono optimistis bahwa Kukar bisa lebih mandiri secara fiskal dan mampu bertahan dalam kondisi global yang tidak menentu.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada pusat. Saatnya Kukar membangun kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada,” pungkasnya.
Langkah ini dinilai selaras dengan arah pembangunan nasional yang mendorong daerah untuk lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah kini dituntut tidak hanya menjadi pengguna anggaran, tetapi juga penggerak ekonomi lokal.
Dengan langkah strategis yang ditekankan Sekda Sunggono, diharapkan Kukar mampu tetap tumbuh dan berdaya saing, meski dalam tekanan arus ekonomi global yang tidak menentu. ASN dan masyarakat pun diharapkan bisa bersinergi dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang kuat, mandiri, dan adaptif terhadap perubahan zaman. (Adv)