Insitekaltim,Tiongkok – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengikuti Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pilkada Serentak pada Kamis (20/6/2024) yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara daring melalui zoom meeting.
Meski memiliki jadwal padat pada kunjungannya ke Tiongkok, Pj Gubenur tetap menyempatkan waktu menyimak paparan dalam durasi sekitar 1,5 jam dan mengaku siap melaksananakan seluruh arahan Mendagri Tito Karnavian tersebut.
“Saya menyimak seluruh paparan Pak Mendagri dengan baik. Insyaallah kita akan laksanakan seluruh arahan itu dengan baik di Kaltim,” ujar Pj Gubernur Akmal Malik dari Provinsi Anhui, Tiongkok.
Beberapa arahan Mendagri Tito ditujukan untuk mendukung suksesnya seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 November 2024.
Pertama, hal penting yang ia sampaikan mengenai sikap kepala daerah yang harus tetap netral menjelang pilkada mendatang.
“Seluruh Pj kepala daerah harus tetap netral dan bersama-sama jajaran Forkopimda menjaga agar seluruh tahapan berjalan lancar,” kata Akmal.
Tidak dipungkiri beberapa penjabat daerah lain disebut akan mencalonkan diri pada ajang pilkada. Dirinya tidak membatasi jika terdapat penjabat yang berpotensi memimpin suatu daerah dan diinginkan rakyat untuk maju dalam kontes pilkada, Namun ia mengingatkan agar tetap mengikuti peraturan dan prosedur yang ada.
Mereka harus melaporkan rencana mereka maju dalam pilkada selambatnya dua bulan sebelum pendaftaran pilkada 27 Agustus 2024.
“Bagi yang mau ikut pilkada, jangan pasang-pasang baliho yang berhubungan dengan dukungan pilkada untuk dirinya,” tegasnya.
Ia meminta agar jika ada pemasangan baliho dengan tujuan mendukung penjabat-penjabat yang bertugas maka segera diturunkan.
Mendagri Tito Karnavian berpesan kepada seluruh penjabat kepala daerah untuk mengemban amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Aturan itu mengatur tentang syarat calon penjabat kepala daerah dan kewenangan untuk menunjuk dari Presiden (Pj Gubernur) dan Mendagri (Pj bupati/wali kota).
Meski demikian, Mendagri Tito tetap mencoba meminta masukan kepala daerah dan DPRD untuk pengajuan nama calon, meski bukan menjadi wajib untuk dipilih.
“Kalau penjabat kepala daerahnya bermasalah, maka yang bertanggung jawab adalah Mendagri dan Presiden. Kepala daerah hanya mengusulkan dan tidak ada aturan untuk Mendagri dan Presiden menerima apa yang diusulkan,” ungkap Tito di hadapan ratusan kepala daerah yang hadir dalam zoom meeting tersebut.
Tito menegaskan tugas penjabat kepala daerah adalah mengisi kekosongan menjelang pilkada. Tugas utama penjabat kepala daerah adalah memastikan pemerintahan berjalan dengan baik hingga terpilihnya kepala daerah oleh rakyat.
Pada kesempatan itu, Mendagri Tito juga meminta agar kepala daerah memberikan dukungan dalam hal penganggaran untuk menyukseskan pilkada serentak.
“Jangan lupa juga beri dukungan dalam hal anggaran demi sukses pilkada untuk KPU dan Bawaslu,” pesan Mendagri Tito Karnavian.
Mendagri Tito juga mengarahkan agar setiap kepala daerah memiliki mental pengusaha yaitu mampu melihat peluang dan kreatif menciptakan ide-ide cemerlang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Daerah yang kuat PAD-nya, meskipun ekonomi pusat goyang, daerah tetap tenang karena mereka punya uang,” beber Tito lagi.
Hal ini tercermin pada saat terjadi pandemi Covid-19 lalu, pemerintah harus melakukan rasionalisasi anggaran. Daerah yang memiliki fiskal yang kuat akan lebih tenang, ketimbang daerah yang fiskalnya sedang apalagi lemah.
Sebab itu, kepala daerah tidak hanya berfokus pada aturan birokrasi, tapi juga memikirkan bagaimana meningkatkan PAD, kewirausahaan dan meningkatkan peran ekonomi swasta.
“Jangan berpikir maju kalau hanya mengandalkan APBD. Daerah tidak akan bisa melompat maju, tanpa peran besar swasta,” ujar Tito.
Tito juga menyebutkan kesuksesan seorang kepala daerah ditentukan dari keberhasilannya menyejahterakan apa yang dipimpinnya sehingga penting bagi kepala daerah memikirkan perekonomian daerah.
“Pemimpin berhasil itu kalau staf tersenyum bahagia saat bekerja dan rakyat menangis saat dia harus pergi (berakhir masa tugas). Tapi kalau pemimpinnya pergi mereka lalu potong ayam dan kambing, karena menganggap penyakit sudah pergi, maka pemimpin itu gagal,” pungkasnya.