Insitekaltim,Samarinda – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda Asli Nuryadin memaparkan terkait kendala anggaran dalam peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) di sekolah-sekolah lokal.
Dalam kegiatan hearing bersama Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) tahun 2023 pada Jumat (26/4/2024), Asli mengungkapkan bahwa optimalisasi sarpras merupakan prioritas, namun hanya setengah dari SMP di kota ini yang akan mendapatkan renovasi tahun ini.
“Kami berusaha memaksimalkan anggaran yang ada, namun harus diakui bahwa keterbatasan dana memaksa kami untuk memilih. Untuk SMP, dari 48 sekolah hanya 24 yang bisa kami alokasikan untuk renovasi tahun ini,” jelasnya.
Adapun fokus utama renovasi yang dilakukan tahun ini termasuk perbaikan infrastruktur dasar seperti toilet dan jalan di beberapa sekolah.
Asli menyebutkan beberapa sekolah yang akan mendapatkan perhatian khusus termasuk SMP 16 Terpadu dan SMP 50 di Loa Bakung, serta SMP 5 Samarinda yang pernah terkena musibah kebakaran.
Ia menjelaskan bahwa biaya renovasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki sarpras di tingkat SMP sangat besar, diperkirakan mencapai Rp30 miliar hingga Rp35 miliar. Sedangkan untuk SD membutuhkan dana sekitar Rp10 miliar hingga Rp15 miliar.
Walau mengaku turut prihatin akan hal tersebut, dirinya bersama Pemerintah Kota Samarinda berusaha sebaik mungkin agar dapat memprioritaskan kebutuhan dan keperluan sekolah yang lebih mendesak.
“Memang tidak semua sekolah bisa diperbaiki, karena anggarannya terbatas,” katanya.
“Memang idealnya setiap sekolah mendapatkan perbaikan menyeluruh, namun dengan anggaran yang ada saat ini, kami harus memprioritaskan berdasarkan kebutuhan mendesak,” tambah Asli.
Di sisi lain di waktu yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menumpahkan kekecewaannya terkait kurangnya bantuan sarpras di sekolah.
Pasalnya, hanya kurang lebih 50 persen dari total keseluruhan sekolah yang ada di Samarinda yang menerima bantuan sarpras. Sisanya, berdasarkan pemantauan pihaknya, Rohim menyebut hanya menggunakan sarpras apa adanya.
“Yang 2023, itu kita cross check, datanya paling kurang lebih baru 50 persen yang tersentuh bantuan itu,” ungkap Rohim.
Rohim berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi lingkungan di sekolah yang mana para penerus bangsa itu untuk menimba ilmu baik dari sisi sarpras, infrastruktur maupun pemenuhan tenaga pengajarnya.