Insitekaltim,Samarinda – Aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) baru-baru ini soal tingkat kemiskinan di Kota Samarinda mendapat respons DPRD Samarinda.
Legislator Samarinda menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani kemiskinan ekstrem di wilayah ini.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti, Pemkot telah menunjukkan komitmennya dalam mengatasi masalah tersebut.
Lebih dari 10 organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat dalam pelaksanaan berbagai program yang telah dijalankan.
“Pemerintah Kota Samarinda telah berkoordinasi dengan berbagai OPD, tidak hanya melalui Dinas Sosial, tetapi juga melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dan UMKM dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem,” ungkap Puji pada Senin (18/3/2024).
Berbagai program yang telah dilaksanakan termasuk bantuan pendidikan untuk 1.679 siswa miskin, bedah rumah untuk 82 keluarga yang membutuhkan, pendaftaran 1.770 jiwa dalam Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, serta pendistribusian bantuan sembako untuk 75 jiwa melalui Probebaya dan bantuan sosial nontunai untuk 1.329 keluarga.
Pada tahun 2024, sebanyak 1.329 keluarga juga dijadwalkan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama 10 bulan, dimulai dari bulan Mei hingga November.
Strategi penanganan kemiskinan ekstrem yang diterapkan mencakup tiga aspek utama. Yakni mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan langsung seperti sembako dan subsidi, meningkatkan pendapatan melalui pelatihan dan penciptaan peluang kerja, serta menurunkan tingkat kemiskinan melalui validasi data kemiskinan dan program bantuan yang tepat sasaran.
Puji juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan 18 kriteria dalam Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 untuk menentukan kemiskinan ekstrem.
“Jika lebih dari 11 kriteria terpenuhi, individu tersebut akan dikategorikan sebagai miskin ekstrem,” tambahnya.
Dengan adanya tim pendamping di setiap kecamatan untuk memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam menjangkau dan membantu warga yang benar-benar membutuhkan.
Pemkot Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki dan memperluas program-program tersebut, dengan harapan semua inisiatif yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik di tahun 2024.