Insitekaltim,Balikpapan – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur (Kaltim) Gun Gun Gunawan resmi membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim.
Dalam sambutannya, Gun Gun Gunawan menyampaikan selamat datang kepada para peserta, terutama kepada Kepala Biro Keuangan dan timnya yang hadir dalam rapat evaluasi ini.
Ia berharap agar semua peserta dapat memahami materi dengan baik dan menjadikan kegiatan ini sebagai forum diskusi untuk pertanyaan serta perbincangan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Kalimantan Timur.
Gunawan menekankan pentingnya implementasi hasil evaluasi ini dalam satuan kerja masing-masing, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan optimalisasi satuan kerja menuju tahun 2024.
Ia juga mengajak semua peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai ajang diskusi untuk mempertanyakan hal-hal yang perlu diklarifikasi.
“Manfaatkan kegiatan ini sebagai ajang diskusi terkait hal hal yang perlu dipertanyakan, sehingga di tahun 2024 seluruh satker dapat lebih optimal lagi dalam mencapai kinerja terbaik,” ungkapnya di Hotel Platinum Balikpapan, Senin (4/12/2023).
Sesi berikutnya diisi dengan pengarahan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto. Ia menyoroti tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Wisnu menegaskan pentingnya optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Wisnu berharap agar semua satker di Kaltimtara dapat dengan optimal menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, bukan hanya sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai wujud komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dan keterbukaan dalam menyikapi evaluasi ini.
“Buktikan bahwa evaluasi ini bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bentuk komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara,” tegas Wisnu.
Kabiro Keuangan berharap, dengan semangat gotong royong dan dedikasi tinggi, semua pihak dapat mengidentifikasi permasalahan dengan baik dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat, sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024.
“Saya yakin, dengan semangat gotong royong dan dedikasi tinggi, kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan baik dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat agar dapat mempertahankan predikat WTP ditahun 2024,” ujarnya.
Rapat evaluasi tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta yang hadir, menandai berakhirnya kegiatan tersebut.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto, Kepala Divisi Administrasi Idris, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kota Balikpapan beserta jajaran. Secara virtual, UPT di luar Kota Balikpapan juga turut serta dalam kegiatan ini.
