Insitekaltim,Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono mengungkapkan bahwa serapan anggaran untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kaltim masih di bawah 60 persen. Hal ini mencakup sektor industri, pangan dan lainnya.
“Saat rapat dengan Disperindagkop dan UKM, kami minta pemaparan mengenai kendala anggaran yang kurang terserap. Sebab 60 persen itu masih sangat rendah terlebih ini sudah bulan sebelas,” ungkapnya di Gedung E DPRD Kaltim, Jumat (3/11/2023).
Sapto mengingatkan bahwa UMKM harus bekerja secara terpadu untuk memastikan alokasi anggaran sebesar Rp12 miliar untuk pembinaan UMKM menjadi efektif.
Ia juga menekankan pentingnya verifikasi data UMKM dan memastikan keberadaan fisik usaha sesuai dengan data Disperindagkop dan UKM.
“Itu juga mesti terintegrasi dengan data Disperindagkop, harus dilihat keberadaan fisik usahanya. Hal itu yang harus diverifikasi,” tegas politikus Partai Golkar itu.
Sapto mengungkapkan bahwa Disperindagkop Kaltim belum menyampaikan rencana kerja mereka untuk tahun 2024. Hanya, ia mengetahui bahwa salah satu program yang akan dilakukan adalah membangun food station dan melakukan digitalisasi UMKM di seluruh Kaltim.
Namun, Sapto menyoroti perlunya UMKM mengoptimalkan nilai tambah hasil bahan baku lokal dan mendesain langkah-langkah modernisasi pangan menjadi produk kemasan hingga tahun 2025.
“Namun, yang perlu disadari adalah mengupayakan optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokal oleh UMKM, bagaimana mereka mendesain dari hulu ke hilir untuk 2025 agar ada modernisasi pangan menjadi produk kemasan,” tuturnya.
Ia menyatakan bahwa serapan anggaran UMKM masih jauh dari target. Ia berharap ada penjelasan dari Disperindagkop Kaltim terkait kendala yang dihadapi.
“Masalahnya di mana, apakah ternyata SDM-nya? Ini harus dicari masalahnya,” tutur Legislator Dapil Samarinda tersebut.
Selain itu, Sapto menyarankan agar Disperindagkop Kaltim memaksimalkan program pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi dan pemasaran untuk meningkatkan kapasitas UMKM.
Ia menegaskan pentingnya peran UMKM dalam mencegah inflasi dan menghindari dampak negatif terhadap perekonomian negara jika UMKM mengalami hambatan.
“Keberadaan UMKM sangat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi. Jika UMKM macet, maka dampaknya kepada negara yang akan mengalami kemerosotan ekonomi,” tandas Sapto.
